Anggota Komisi II Soroti KPU-Bawaslu Imbas PSU 24 Pilkada: Kasihan Republik, Pak

Anggota Komsi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe mengikuti rapat bersama dengan Mendgari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Youtube/ TV Parlemen

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengkritik KPU yang menurutnya tidak profesional dalam menjalankan Pilkada Serentak 2024.

Sebab, ada 24 daerah diputus Mahkamah Konstitusi harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Secara jujur kita harus akui inti permasalahannya ada pada penyelenggara. Ini maaf ada pada penyelenggara,” kata Taufan dalam rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3).

Suasana rapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri membahas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pasca putusan MK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menurutnya, bunyi putusan MK terkait PSU Pilkada sudah sangat jelas. Sebagaian besar imbas kesalahan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU.

“Sangat vulgar putusan Mahkamah Konstitusi itu dan semua diktum diktum maupun posita semua menggambarkan adanya sebuah proses dari penyelenggara yang tidak profesional,” ujar Politikus Golkar itu.

“Kalau profesional mungkin bisa terungkap dalam forum persidangan,” lanjutnya.

Taufan berharap pada PSU ini KPU daerah bekerja profesional agar tidak ada PSU lanjutan.

“Bagi penyelenggara hanya satu yang diharapkan, kalau PSU digugat lagi kapan berakhirnya ini masalah? Di mana kepastian hukum dan keadilannya ini masalah? Kasihan Republik ini Pak, kalau kita hanya berkutak-katik persoalan seperti ini,” ujarnya.

Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 18 Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat (24/2/2024). Foto: ANTARA FOTO/Chairil Indra

Senada dengan Taufan, Anggota Komisi II dari PKB Muhammad Khozin. Ia mengkritik Bawaslu soal anggarannya yang dipotong karena efisiensi. Ia menyebut, tidak diefisiensi saja tetap terjadi 24 PSU.

“Dampak daripada anggaran yang tidak diefisiensi periode sebelumnya, hasilnya PSU 24 titik,” kata dia.

“Logikanya dengan efisiensi 50 persen ini bahwa pengawasan jadi tidak maksimal,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memimpin apel HUT Bawaslu ke-16 pada Selasa (16/4/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan kendala untuk pengawasan PSU. Ia menyebut, akan sulit melakukan pengawasan karena efisiensi anggaran.

“Sesuai dengan informasi dari Bawaslu Papua bahwa anggaran sebesar Rp 42.671.400.000 hanya cukup untuk membiayai honorarium Panwaslu ad hoc dan sentra gakkumdu selama 3 bulan,” kata Bagja.

“Sedangkan pengawasan penyelenggaraan PSU sesuai dengan putusan MK selama 6 bulan (180 hari),” tutur dia.