Anggota Komisi III Dukung Prabowo Minta Usut Tambang Ilegal: Tindak Bekingnya
PerbesarAnggota Komisi III DPR Fraksi PKB Abdullah mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengusut praktik tambang timah ilegal, khususnya di Bangka Belitung.
Abdullah meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak aktivitas pertambangan ilegal, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung atau beking di balik praktik tersebut.
“Kami mendukung penuh perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tambang-tambang timah ilegal. Jangan sampai ada keraguan atau ketakutan untuk menindak. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (15/8).
Abdullah juga meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Menurutnya, penertiban tak hanya diperlukan terhadap tambang timah ilegal, tetapi seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan.
“Bukan hanya tambang timah. Tambang-tambang ilegal lainnya juga harus dibersihkan dari praktik-praktik ilegal. Jangan ada kawasan pertambangan yang dibiarkan menjadi ruang untuk mengeruk kekayaan negara tanpa izin dan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Abdullah menilai praktik pertambangan ilegal tidak mungkin berlangsung secara leluasa tanpa adanya pihak yang memberikan perlindungan. Karena itu, dia meminta aparat berani mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak yang menjadi beking, termasuk jika terdapat oknum aparat.
“Kalau memang terbukti ada oknum polisi atau TNI yang menjadi beking, ya harus ditindak. Tidak boleh ada institusi yang kebal hukum. Justru kalau ada oknum aparat yang terlibat, penindakannya harus lebih tegas karena mereka seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga hukum, bukan melindungi pelanggaran hukum,” katanya.
Dia mengatakan, praktik tambang ilegal tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian negara karena hilangnya penerimaan negara. Hal itu juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Karena itu, Abdullah mendorong TNI dan Polri memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Dia juga meminta aparat menelusuri aliran dana serta jaringan yang berada di balik tambang ilegal tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia menilai aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa diketahui aparat maupun pejabat terkait.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung.
“Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” katanya.
Prabowo menegaskan, aparat yang diberi kewenangan dan jabatan harus mampu menertibkan aktivitas ilegal yang merugikan negara.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” ujarnya.