Anggota Komisi IV Desak Trenggono Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang

Rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (23/1/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk berani mengungkap siapa yang memasang pagar laut.

Awalnya, ia meminta klarifikasi dari penjelasan Trenggono yang sempat meminta agar pencabutan pagar laut ditunda untuk kepentingan pengumpulan barang bukti.

“Beberapa waktu yang lalu Pak menteri menyampaikan ini sudah tahap penyidikan jadi jangan dicabut dulu pagarnya kalau sudah tahap penyidikan mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup,” kata Sonny dalam rapat kerja, Kamis (23/1).

Kini Trenggono sudah meminta agar oagar laut segera dicabut, dengan pernyataan terbaru ini Sonny pun beranggapan bahwa Trenggono sudah mengantongi beberapa bukti.

Sonny pun menduga bahwa Trenggono sudah mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab dengan keberadaan pagar laut misterius yang membentang depanjang 30 kilometer di perairan Tangerang.

“Dan yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu kita enggak perlu kalau di medsos saja bisa tau gitu,” katanya.

Politisi PDIP itu lalu mengutip salah satu hadits yang disampaikan Rasulullah yang memiliki arti sampaikan kebenaran walau pahit.

Sonny meminta agar Trenggono tidak takut mengungkap siapa dalang dibalik pembangunan pagar ilegal itu.

“Saya juga sampaikan qulil haqqa walau kana murran, pak. Sampaikan kebenaran itu walau pahit enggak usah takut siapa yang masang itu di belakang bapak itu ribuan nelayan indonesia siap membackup,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Sebelumnya dalam paparan awalnya, Trenggono sempat meminta maaf dan mengakui bahwa selama ini pihaknya belum maksimal melakukan pengawasan wilayah laut.

“Kami menyadari bahwa saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut,” kata Trenggono dalam rapat.

Salah satu alasannya kata Trenggono adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan laut.

“Akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran serta penguatan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi UU,” kata Trenggono.