Anggota Komisi IV Dorong Karhutla di Kalimantan Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
PerbesarAnggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan menyusul kondisi Karhutla yang kian parah dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, hingga perekonomian.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel kepada wartawan (21/8).
Karhutla di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan terus meluas dan memicu berbagai persoalan. Selain memperburuk kualitas udara, kabut asap tebal juga menyebabkan jarak pandang turun drastis di sejumlah wilayah.
Di beberapa daerah, jarak pandang dilaporkan hanya tersisa sekitar 10 meter. Kondisi serupa terjadi di sejumlah titik yang terdampak parah, termasuk Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. Kabut asap bahkan mengganggu aktivitas masyarakat serta transportasi darat dan udara.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan. Jumlah tertinggi berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing tercatat memiliki 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara memiliki tiga titik.
Daniel meminta Pemerintah tidak sekadar menyajikan data hotspot sebagai bahan pemantauan, tetapi segera menindaklanjutinya dengan langkah konkret di lapangan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelas Daniel.
Dampak Karhutla juga meluas ke sektor kesehatan dan lingkungan. Kabut asap pekat memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, serta berpotensi menimbulkan polusi lintas batas negara.
Ratusan sekolah di Malaysia bahkan dilaporkan ditutup sementara akibat dampak kabut asap dari Karhutla di Kalimantan. Pemerintah Malaysia juga menyatakan kesiapannya membantu Indonesia menangani Karhutla agar dampaknya dapat segera dikendalikan.
Sementara itu, Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi ancaman kabut asap seiring meluasnya Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Percepatan Penanganan
Melihat kondisi tersebut, Daniel mendorong Pemerintah mempercepat penanganan Karhutla dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucapnya.
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya," lanjut Daniel.
Anggota DPR asal Kalimantan Barat tersebut juga menyoroti kesiapan Pemerintah dalam mengantisipasi Karhutla yang selama ini menjadi bencana berulang setiap tahun. Menurutnya, dampak Karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga mulai mengganggu negara-negara tetangga.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tukasnya.
Apresiasi Aksi Mandiri Masyarakat
Daniel juga menyoroti aksi masyarakat yang secara mandiri membantu memadamkan titik-titik api Karhutla. Salah satu video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Rudiansyah yang setiap pulang sekolah membantu ayahnya memadamkan Karhutla di Palangkaraya. Dalam aksinya, ia mengenakan kostum Superman.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkap Daniel.
Meski mengapresiasi keterlibatan masyarakat, Daniel mengingatkan warga yang membantu pemadaman untuk tetap mengutamakan keselamatan dan menggunakan perlengkapan yang memadai.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Dorong Penegakan Hukum
Terkait penyebab Karhutla, Daniel menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik pelaku yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai hingga menyebabkan kebakaran.
Sejumlah informasi bahkan menunjukkan adanya upaya masyarakat menghentikan aksi pembakaran lahan yang diduga dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujar Daniel.
Di sisi lain, Daniel mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan Karhutla yang telah dialokasikan dalam anggaran negara.
"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ucapnya.
"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," pungkas Daniel.