Anggota Komisi V Minta BMKG Tak Pakai Bahasa Rumit, Ini Respons BMKG
PerbesarAnggota Komisi V DPR Boyman Harun meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi potensi bencana dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Ia juga meminta peringatan dini mencantumkan waktu, lokasi, dampak, serta langkah yang perlu dilakukan warga.
“Pak, saya minta juga agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang diprint dari komputer itu,” kata Boyman dalam rapat bersama BMKG dan Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
“Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi,” lanjutnya. Menurut Boyman, informasi juga tidak boleh terlalu umum, melainkan harus menunjukkan lokasi secara spesifik agar masyarakat dapat bersiap.
“Jadi yang terpenting menurut saya buat BMKG itu yang pertama tepat waktu dalam memberikan informasi kapan akan terjadi. Kedua tepat lokasi, jadi kalau seandainya lokasinya di Kalimantan Barat, jangan hanya misalkan di Kalimantan Barat tetapi di Kabupaten Ketapang misalkan,” ujar Boyman.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Utama (Sestama) BMKG Guswanto mengatakan pihaknya memang memiliki target agar informasi yang disampaikan akurat, cepat, mudah dipahami, dan memiliki jangkauan luas.
“Sebenarnya, sebenarnya itu sudah melakukan kita. BMKG itu kan punya empat target dalam diseminasi informasi ya, satu akurat, cepat, mudah dipahami, luas jangkauan. Mudah dipahami itu artinya bahwa BMKG sebenarnya selama ini mendiseminasikan informasi sudah menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami orang awam atau bahasa publik,” kata Guswanto.
Guswanto mengakui penerjemahan bahasa teknis ke bahasa publik membutuhkan waktu dan harus disesuaikan dengan karakter tiap daerah. BMKG bahkan telah mencoba menggunakan bahasa lokal dalam penyampaian informasi.
“Namun memang butuh waktu karena kan perpindahan translation dari bahasa teknis menuju bahasa publik itu tergantung wilayahnya. Bahkan kita juga mencoba menterjemahkan ke dalam bahasa lokal,” ujar Guswanto.
“Ya, jadi terkait penggunaan bahasa yang membumi tadi kami setuju. Cuma tidak bisa langsung seperti membalik telapak tangan. Jadi harus pelan-pelan,” katanya.
Ia menambahkan, BMKG memiliki 191 unit pelaksana teknis (UPT) di berbagai daerah yang turut menyampaikan informasi dengan gaya bahasa sesuai karakter masyarakat setempat.
“Ya, kan kami memiliki UPT di 191 UPT. Ya begitu kami informasi di pusat seperti ini maka mereka mendiseminasikan dengan gaya bahasa yang ada di lokal. Kira-kira itu,” pungkasnya.