Anggota Komisi X Minta Jadwal Pendaftaran ASN PPPK Guru 2022 Diperpanjang

10 November 2022 20:06
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Mendikbudristek Nadiem Makarim (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6/2021).
 Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Mendikbudristek Nadiem Makarim (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi X Anita Jacoba Gah meminta Mendikbud Nadiem Makarim memperpanjang masa pendaftaran ASN PPPK Guru 2022. Sebab, masih banyak permasalahan guru yang sudah lolos PPPK bahkan dari 2021 namun tak segera diangkat.
ADVERTISEMENT
Dikhawatirkan, mereka yang tak mendapat formasi dan SK meskipun telah lolos PG harus mengulangi lagi di tahun depan.
"Anda sebagai menteri kok diam aja? Saya minta maaf, menurut saya anda hanya diam, hanya sibuk acara secara nasional, lihat dong ke daerah, banyak guru lulus PG menangis. Tanggal 13 ini ditutup ya, ditutup. Mereka bilang, 'ibu kalau ditutup gimana kalau tahun depan turun P1 ke P2, padahal mereka lulus sekarang," ungkap Anita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendikbud, Kamis (10/11).
"Saya minta tolong, kalau bisa batas pendaftarannya diperpanjang. Selesaikan masalah, jangan lompat-lompat enggak jelas," ujarnya.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Pendaftaran ASN PPPK Guru 2022 ditutup pada 13 November mendatang dan telah dibuka sejak 31 Oktober 2022.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan DPR Komisi X meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud Ristek, segera menyelesaikan dan menambah formasi guru PPPK. Selambat-lambatnya akhir Desember tahun ini.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Foto: Kelik Wahyu Nugroho/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Foto: Kelik Wahyu Nugroho/kumparan
"Poin paling penting, upayakan Desember akhir ini bisa done. Dengan segala kewenangan yang dimiliki Mas Menteri atau pun pemerintah," tegas Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendikbud Ristek, Kamis (10/11).
"Gunakan personal approach kepada Kemendagri, para bupati, wali kota, tawarkan mereka tambahan-tambahan lainnya yang bisa membuat mereka buka formasi. Kalaupun ini mentok, kita upayakan pansus tapi belum dapet izin pimpinan DPR, saya mohon ke Mas Menteri coba koordinasi dengan wakil presiden supaya bisa jadi tim percepatan perekrutan PPPK," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020