Anggota Komisi X Minta KPK Ikut Awasi PPPK: Ada Permainan Daerah

Rapat Komisi X bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim di DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Puluhan ribu guru lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini nasibnya terlantar karena tak mendapat SK pengangkatan dan gaji.

Kemendikbud Ristek menyebut alasannya karena formasi yang diberikan dari Pemerintah Daerah tak mencukupi, di antaranya karena tak memiliki anggaran untuk menggaji para guru PPPK.

Di hadapan Menteri Nadiem Makarim, anggota Komisi X, Anita Jacoba Gah, mengungkap temuan di dapilnya yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) II. Ia mengaku sudah mengecek langsung dana alokasi umum (DAU) yang seharusnya digunakan untuk PPPK, namun tak digunakan dengan semestinya.

"Orang anggarannya ada, alasannya DAU kurang, setelah kita lihat enggak kurang, berlebihan malah. Ini contoh di Kupang, Kabupaten Kupang. Kita segera turun, kita lihat mereka (guru-guru) gelisah lulusan yang passing grade 2021, padahal mau 2023 sekarang. Selesaikan dulu," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X, Kamis (10/11).

Anita kemudian menanyakan terkait alur penyaluran dana kepada daerah terkait PPPK. Sebab, ia heran mengetahui persoalan PPPK 2021 yang belum tuntas namun DAU untuk 2022 sudah kembali dikirimkan.

"Saya bingung prinsip penganggaran PPPK, yang ditransfer dari Menkeu ke daerah pakai prinsip mana ya? SK dulu baru ditransfer atau gimana? Kalau ada SK harusnya langsung diangkat, kenapa ada yang pakai alasan NIK, padahal NIK itu dasar pembuatan SK," kata Anita.

"Coba kita rakor saja dengan Kemenkeu, KemenPANRB, kita rakor di daerah, jadi (Kemendikbud) jangan rakor ke Bupati dan Gubernur lalu selesai," tuturnya.

Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO

Politikus Demokrat tersebut kemudian mengusulkan rakor dilaksanakan dengan para pemangku kebijakan di level daerah. Untuk mengetahui kebenaran dari penyebab formasi PPPK tak kunjung segera dipenuhi.

Lebih lanjut, Anita menyebut menemukan dugaan bahwa terdapat permainan di level daerah dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk segera mengeluarkan SK dan gaji kepada guru-guru PPPK.

"Saya usul rakor di daerah, ajak kami anggota DPR RI biar jelas. Dudukin DPRD Provinsi dan Kabupaten. Ini uang APBN yang berubah jadi APBD, yang nggak bisa mereka pakai seenaknya. Saya dengar banyak permainan di daerah, uang PPPK dimainkan oleh mereka, minta KPK saja periksa kalau begini caranya. Sakit hati kita, kasihan guru-guru," tegasnya.