Anggota Komisi X: Tukin Dosen ASN 2025 Tunggu Anggaran Belanja Tambahan

Ledia Hanifa, anggota DPR RI Fraksi PKS. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Anggota Komisi X dari fraksi PKS, Ledia Hanifah, memberi penjelasan soal keputusan hasil rapat tertutup pembahasan mengenai anggaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN bersama Menteri Saintekdikti Brian Yuliarto.

Ledia mengatakan, sejak awal anggaran tukin dosen ASN tidak masuk dalam pagu anggaran 2025. Sebab saat Mendikbudristek terdahulu, Nadiem Makarim, mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 447/P/2024 tentang pemberian tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN, peraturan tersebut tidak dibarengi dengan alokasi anggaran tukin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi Mas Nadiem itu kan ngeluarin surat itu Beberapa minggu sebelum habis masa jabatan,” kata Ledia saat dialog bersama media dan Komisi X dari fraksi PKS, di Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

“Jadi ketika kemudian ada surat dan para dosen itu menganggap harusnya itu sudah dibayarkan, dan ini tidak teranggarkan dengan benar pada saat itu,” lanjutnya.

Oleh karena itu, sejak awal pos anggaran untuk pembayaran tukin tidak tersedia di pagu anggaran Kemendiktisaintek tahun 2025.

Untuk mengatasi polemik ini, Kemendiktisaintek pun akan mengajukan anggaran tambahan untuk pembayaran tukin saat pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang baru akan dibahas pertengahan tahun nanti.

“Maka akhirnya yang bisa dilakukan adalah Memastikan bahwa ada tambahan anggaran untuk pembayaran tukin itu di ABT Anggaran. Makanya Pak Menteri Prof Brian itu mengatakan kita akan fokus untuk cair di tahun ini,” kata Ledia.

Saat ini, Kemendiktisaintek tengah melobi Kementerian Keuangan agar memberikan alokasi dana tambahan untuk pembayaran tukin.

“Ya itu tadi karena sedang lobby ke kementerian keuangan supaya bisa masuk di ABT,” pungkasnya.