Anggota PDIP DPRD DKI Menyesal Setujui Jalur Sepeda: Cuma Segelintir yang Pakai

Kondisi jalur sepeda di DKI Jakarta, Rabu (7/62023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga, mengaku menyesal pernah menyetujui alokasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk pembangunan ratusan kilometer jalur sepeda di Jakarta semasa Gubernur Anies Baswedan.

Sebab menurutnya jalur sepeda itu tidak maksimal. Hanya sedikit yang memanfaatkannya.

“Kalau saya sebagai anggota dewan menyesal juga untuk memberikan anggaran itu. Makanya perlu dikaji karena memang salah satu kesalahanlah ya, kalau memang ternyata jalur sepeda itu enggak maksimal,” kata Pandapotan, Rabu (7/6).

“Itulah kesalahan pemerintah zaman dulu yang selalu saya protes yang selalu saya kritisi,” lanjutnya.

Anggota komisi B, Pandapotan Sinaga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6). Foto: Haya Syahira/kumparan

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pembangunan jalur sepeda tidak efektif jika dilihat dari peminatnya. Ia mengatakan jalur sepeda hanya digunakan saat-saat tertentu saja.

“Itulah karena kurangnya kajian atau pemberian informasi kepada kita dulu karena kajiannya yang tidak matang. Coba kalau dulu kajiannya matang, ini kan hanya segelintir orang yang bersepeda,” lanjutnya.

Pandapotan juga mengomentari rusaknya pembatas jalur sepeda di Jalan Wahid Hasyim. Ia melihat fenomena itu sebagai bentuk kemarahan masyarakat menolak keberadaan jalur sepeda.

“Memang iya, itu protes dari warga karena memang mempersempit jalan sementara pengguna sepeda, kan, tidak begitu maksimal,” lanjutnya.

Pembangunan jalur sepeda ini diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan. Anies bahkan memasukkan pembangunan jalur sepeda sebagai Isu Prioritas Daerah tahun 2021-2022.

Hingga akhir jabatan Anies, setidaknya ada 195,6 kilometer jalur sepeda yang tersedia di 20 titik di seluruh DKI Jakarta senilai 119 miliar.

Kondisi jalur sepeda di DKI Jakarta, Rabu (7/62023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Setelah Anies lengser dan posisinya digantikan Penjabat Gubernur Heru Budi, anggaran jalur sepeda dipangkas.

Dalam pembahasan anggaran 2023, Dishub DKI Jakarta mengajukan anggaran ekspansi jalur sebesar Rp 38 miliar, namun usulan ini ditolak oleh Komisi B DPRD DKI. Bahkan keputusan awal Komisi B tegas akan mencoret anggaran jalur sepeda dari APBD DKI Jakarta.

Namun keputusan ini diprotes oleh komunitas pesepeda, mereka melakukan audiensi dan meminta agar alokasi pembangunan jalur sepeda tetap ada. DPRD DKI Jakarta akhirnya tetap mengalokasikan Rp 7,5 miliar untuk pemeliharaan jalur existing, bukan untuk ekspansi rute.

Komisi B juga meminta agar Dishub DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap pengadaan jalur sepeda. Dishub DKI pun memutuskan untuk menggunakan konsultan pihak ketiga untuk melakukan evaluasi. Namun, hingga kini Dishub DKI belum menentukan siapa konsultan yang akan ditunjuk, mekanisme penunjukan masih dalam tahap tender.

Hanya saja menurut Pandapotan, jalur sepeda ini tetap tidak efektif. Dia bahkan yakin tahun depan DPRD DKI Jakarta akan mencoret anggaran pembangunan maupun pemeliharaan jalur.

“Nolkan aja sekalian. Di pembahasan nanti (APBD 2024) pasti akan saya suruh O, kan, kalau ada isu anggaran seperti itu. (Alokasi jalur sepeda) ini adalah salah satu kesalahan,” pungkasnya.

Semasa menjabat Gubernur Jakarta, Anies melakukan upaya penataan fasilitas publik, mulai dari integrasi transportasi umum, ruang terbuka hijau, hingga memperlebar jalur pejalan kaki (trotoar), dan jalur sepeda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang layak ditinggali.