Anggota PKB Tolak Rapid Test 'Gratisan' DPR: Bisa Tes Sendiri di RS

Suasana Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Setjen DPR merencanakan tes COVID-19 dengan rapid test untuk 575 anggota DPR dan keluarganya, dengan atau tanpa status orang dalam pengawasan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).

Merespons itu, Anggota Fraksi PKB, Luqman Hakim, menolak rencana itu dengan menyebut alat tes lebih dibutuhkan masyarakat rentan atau tenaga medis.

"Kebutuhan tes corona anggota DPR RI dan keluarga pasti mampu dipenuhi secara mandiri oleh masing-masing anggota dengan melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang terpercaya," ucap Luqman kepada kumparan, Senin (23/3).

Menurutnya, anggota DPR dan kelurganya juga manusia biasa yang butuh memastikan diri bebas dari corona. Tapi soal tes, alat rapid test lebih dibutuhkan masyarakat.

"Jika merasa perlu, saya akan lakukan pemeriksaan mandiri ke rumah sakit. Saya menolak dan tidak akan ikut test corona 'gratisan'. Kenapa saya bilang gratisan? Karena sumber dana tes corona ini belum jelas dari mana, apakah dari fasilitas asuransi yang dimiliki tiap anggota, atau dari sumbangan pihak lain atau dari mana. Karena itu saya anggap sebagai 'gratisan'," kritiknya.

Anggota Komisi III DPR Luqman Hakim Foto: Dok. Luqman Hakim

Luqman menyebut sikap penolakan ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahwa test corona lebih baik diprioritaskan untuk tenaga medis dan masyarakat.

"Alat tes corona yang dibeli negara, harus diprioritaskan untuk sahabat-sahabat tenaga medis dan masyarakat rentan. Tenaga medis adalah tentara terdepan dalam perang melawan corona ini," ucap politikus asal Dapil Jateng VI itu.

Alat Medis Tambahan

Luqman mendesak pemerintah secepatnya menambah volume belanja Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker, sarung tangan, baju hazmat, sepatu boot dan lainnya untuk memfasilitasi tenaga medis di semua rumah sakit.

"Saya sangat prihatin dan marah dengan kenyataan masih adanya kekurangan APD tenaga medis di berbagai rumah sakit. Ini harus segera di atasi," ucap anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Luqman juga minta kepada pemerintah segera mengadakan operasi besar-besaran agar masker dan hand sanitizer tersedia dalam jumlah cukup di pasar, sehingga rakyat dapat membeli dengan harga yang terjangkau.

"Masker dan hand sanitizer oleh masyarakat dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam melawan wabah corona. Apabila tidak tersedia stok yang cukup di pasar, pasti memantik kepanikan massal seperti yang terjadi sampai saat ini," pungkasnya.