Anies Bicara soal PPDB Zonasi: Solusinya Siapkan Bangku Sekolah yang Cukup

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (15/8). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menanggapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi yang memicu berbagai permasalahan.

Menurut Anies, akar masalah sistem zonasi adalah bangku setiap tingkatan pendidikan yang tidak sesuai jumlahnya.

“Masalahnya adalah bangku yang tidak cukup, selama bangku SD tidak sama dengan bangku kelas 1 SMP, 1 SMP pasti muncul problem tidak cukup tempat,” kata Anies pada acara Desak Anies, di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (15/8).

“Selama bentuk bangku itu kaya piramida, yang dasar banyak, makin tinggi makin sedikit bangkunya maka situasi zonasi akan terus terjadi,” sambungnya.

Lantas, Anies memberikan solusi bahwa sistem zonasi ini tidak menjadi masalah setiap tahun ajaran baru. Menurutnya, sistem pendidikan harus dibuat merata mulai tingkat SD hingga SMA.

“Solusinya bukan hanya otak-atik gejalanya, siapkan solusinya, siapkan bangku sekolah yang cukup mulai yang masuk SD bisa tuntas sampai SMA,” pungkasnya.

Akan Dievaluasi

Ilustrasi siswa tidak lolos PPDB. Foto: Pramata/Shutterstock

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut akan melihat secara keseluruhan proses pelaksanaan PPDB sebelum melakukan evaluasi.

"Dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Awalnya, rencana evaluasi diungkapkan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu Jokowi di Istana bersama pimpinan MPR lainnya, Rabu (9/8) lalu. Dia mengatakan Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem jalur zonasi tahun depan atau 2024.

"Karena itu, Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8).

Menurutnya, zonasi di PPDB itu banyak menimbulkan masalah baru. Tidak sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk pemerataan pendidikan di daerah.