Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Anies di Kampung Akuarium: Kebijakan Harus Berkeadilan Sosial
14 April 2018 12:57 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:09 WIB
ADVERTISEMENT
Warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, memperingati dua tahun penggusuran paksa. Dalam peringatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir. Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies memang telah berjanji akan menata ulang kampung tersebut.
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya, Anies menganggap penggusuran paksa Kampung Akuarium menimbulkan kesengsaraan warga. Menurutnya, kebijakan penggusuran tersebut tak berdasarkan hati nurani.
"Kalau kita tengok ke belakang dua tahun yang lalu, ketika peristiwa ini terjadi tidak ada hati nurani manusia yang tidak menangis menyaksikan peristiwa di sini. Akal sehat hati nurani harus dikunci dalam mengerjakan apa yang terjadi di tempat ini (penggusuran paksa)," jelas Anies di lokasi, Sabtu (14/4).
Melihat hal tersebut, Anies menekankan pentingnya keadilan sosial dalam suatu pengambilan kebijakan. Anies mengatakan, kebijakan yang berdasarkan keadilan harus memahami betul kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
"Kebijakan itu harus menyandarkan pada konstitusi yang berkeadilan sosial. Konstitusi kita dirancang dengan spirit itu makanya kita-kita yang hari ini menjalankan konstitusi harus paham betul bahwa esensi dasar konstitusi itu adalah keadilan, keadilan, keadilan," terang Anies.
ADVERTISEMENT
"Kebijakan itu harus mengerti kebutuhan dan mengerti perasaan dari warga yang akan diatur. Tidak boleh lagi pemberi kebijakan meniadakan kepentjngan dan perasaan warga yang mau diatur," imbuhnya.
Anies berharap agar kebijakan seperti penggusuran paksa Kampung Akuarium tak terulang kembali. Ia mengimbau kepada seluruh jajaran Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya agar memahami kebijakan yang berkeadilan sosial.
"Bahwa apa yang terjadi di Kampung Akuarium tidak boleh terulang di manapun di bumi pertiwi ini. Seluruh aparat Pemprov DKI harus paham bahwa di Jakarta kata kuncinya adalah keadilan sosial. Kalau tidak mau pegang kata kunci itu, tak usah menjadi bagian dari gubernur sekarang," tegas Anies.
Kebijakan penggusuran Kampung Akuarium terjadi pada akhir Desember 2016. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beralasan tanah yang ditempati warga akan diperbaiki sebagai kawasan wisata bahari. Sebab, di kawasan tersebut terdapat cagar budaya bahari.
ADVERTISEMENT