Anies Ingin Jak Lingko Terintegrasi Angkutan yang Dikelola Pusat

Ilustrasi Jak Lingko. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas pengintegrasian transportasi umum yang dikelola pemerintah pusat dan daerah.

Saat ini, Pemprov DKI memiliki program Jak Lingko yang mengintegrasikan seluruh transportasi yang dikelola pemerintah daerah (pemda) dalam satu kartu. Namun, kartu tersebut belum bisa digunakan untuk transportasi yang dikelola pusat.

Ke depannya, Anies berharap Jak Lingko juga bisa digunakan untuk transportasi yang dikelola pusat, seperti commuter line, kereta bandara, hingga LRT Jabodebek.

Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Basweda di Balaikota, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

"Hubungannya adalah bagaimana supaya kereta api itu, TransJakarta, dan angkutan umum lainnya itu berada dalam satu sistem. Sehingga pengguna atau masyarakat cukup dengan satu kartu bisa menggunakan semua angkutan umum," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

"Saat ini, kalau menggunakan Jak Lingko sudah bisa, kecuali yang dikelola oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Dalam pertemuan bersama Erick Thohir itu, Anies mengupayakan agar pengguna Jak Lingko juga bisa menikmati moda transportasi umum lainnya, yang bisa menjangkau lebih luas lagi.

Ilustrasi Jak Lingko. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Nah itu tadi dibahas supaya pengguna kartu itu (Jak Lingko) bisa menggunakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi bukan pembangunan infrastruktur, tapi integrasi pengelolaan transportasi umum," jelas Anies.

Di sisi lain, Erick belum mau membeberkan bagaimana rencana pengintegrasian transportasi umum ini. Termasuk rencana mengintegrasikan tarifnya dalam satu tarif lewat Jak Lingko.

"Kalau sudah konkret, sudah baik (perencanaannya) biar Pak Gubernur yang akan melakukannya (mengumumkan)," tutur Erick.

Sebelumnya, Anies dan Erick juga sepakat membentuk tim kecil bersama untuk membahas teknis pengintegrasian transportasi umum di wilayah Jakarta. Pembentukan kerja sama ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Januari 2019.