Anies Jawab Prabowo: Saya Gubernur DKI Terbanyak Izinkan Dirikan Rumah Ibadah

Anies Baswedan saat debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Capres 01 Anies Baswedan menjawab bagaimana langkah konkret dirinya mengatasi masih maraknya disinformasi dan menjaga kerukunan warga jika menjadi presiden.

Sebab hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lain.

Anies menjawab tegas pertanyaan ini. Ia menyinggung pengalaman dirinya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

"Setia pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum, karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum," kata Anies dalam debat capres di KPU RI, Selasa (12/12).

Suasana debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Capres 02 Prabowo Subianto sempat menanyakan soal marak kelompok minoritas di berbagai daerah yang kesulitan membangun tempat ibadah.

"Ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya," tanya Prabowo.

Anies langsung menjawabnya. Ia pamer hasil kinerjanya yang banyak memberikan izin pembangunan tempat ibadah selama jadi gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meresmikan dua gereja di Jakarta Utara, Sabtu (2/9/2022). Foto: Dok. Humas Prov. DKI Jakarta

"Banyak kelompok sulit mendirikan tempat ibadah. Saya laporkan, Pak (Prabowo), dalam sejarah, Gubernur DKI paling banyak memberikan izin mendirikan rumah ibadah adalah Gubernur Anies," kata Anies.

"Termasuk umat Islam mendirikan masjid, kita bicarakan, gereja juga saya bicarakan," tutur Anies.

Tema debat pertama yang menjadi porsi capres meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.