Anies: Pelayanan Ibu Melahirkan Tidak Boleh Dihambat Administrasi BPJS

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kiri) menyampaikan paparannya pada acara Desak Anies bersama tenaga kesehatan (Nakes) di Jakarta, Kamis (18/1/2024). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menghadiri acara Desak Anies Edisi Nakes di Half Patiunus, Jakarta, Kamis (18/1/2024). Anies berkomitmen, keselamatan dan pelayanan medis untuk ibu hamil harus didahulukan di atas persoalan administratif, termasuk soal terdaftar di kepesertaan BPJS atau tidak.

“Filosofi kita itu membicarakan status ibu. Tidak usah bicara tentang status KTP, keterdaftaran, karena menyelamatkan bayi yang belum punya KTP. Bayi yang belum punya status apapun,” ujar Anies, Kamis (18/1).

Menurut dia, bayi itu nyawanya harus diselamatkan, sebagaimana ibunya harus diselamatkan nyawanya.

“Negara harus hadir. Harus ada SOP-nya bahwa untuk penanganan ibu melahirkan, tidak usah ditanya (soal administrasi). Negara harus membiayai, BPJS harus membiayai. Ini bagian dari tanggung jawab kita, karena kalau kita tidak lakukan itu, kita alpa terkait hal paling mendasar, yakni menyelamatkan nyawa. Ini kita pegang sama-sama,” papar Anies.

“Kebijakan pertama adalah meng-cover untuk ibu hamil dan kondisi-kondisi di mana dia tidak punya jaminan kesehatan. Kedua, otomatis perlindungan perempuan di sini,” ucapnya.

Anies pun menilai bidan perlu ada peningkatan kesejahteraan.

“Ini perhatian kita kurang. Insya Allah akan kita beri perhatian lebih, supaya lebih setara dengan provinsi-provinsi lain. Bidan ini yang berada di ujung terdepan. Ibu saya melahirkan bukan dibantu dokter, tapi bidan, dan lahirnya di rumah,” kata dia.

(PNS)