Anies soal KJP Dipakai Kredit Motor: Perlu Ada Sistem Pengawasan yang Baik

Anies Baswedan menjumpai wartawan usai mengikuti acara Tabligh Gebyar Muharam BKMT DKI Jakarta di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Selasa (30/7/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan menanggapi temuan Anggota DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak soal orang tua siswa yang menyalahgunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk kredit motor. Menurut Anies Pemprov DKI Jakarta perlu membuat sistem pengawasan yang baik agar ada peringatan dini jika terjadi penyimpangan.

"Lagi-lagi, buat sistem yang baik, kemudian mekanisme pengawasan yang baik dan dalam mekanisme pengawasan itu ada sistem early warning, ketika ada penyimpangan early warning-nya itu berfungsi sehingga tidak berkepanjangan," ujar Anies di acara Tablig Akbar Gebyar Muharam Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi, Selasa (30/7).

Dia mengakui sebagai pembuat kebijakan, hampir tidak mungkin, tidak terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya. Maka itu, eks Mendikbud itu mengingatkan pentingnya sistem evaluasi dan pengawasan sebuah kebijakan bila sudah berjalan.

"Karena kita tahu, di dalam pelaksanaan apa pun program di seluruh dunia tidak mungkin bisa mengharapkan nol masalah atau 100% lancar semua, pasti akan ada deviasi. Nah deviasi itulah yang perlu ada mekanisme untuk bisa mendeteksi segera supaya tidak berkepanjangan," tutup Anies.

Temuan DPRD Jakarta

Safitri, salah satu orang tua murid, menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat berbelanja peralatan sekolah di Rommy Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/7). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan menerima laporan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang banyak disalahgunakan orang tua siswa. Ada yang menggunakannya untuk kredit motor dengan cara "digadaikan" ke pemberi utang.

"Jadi banyak KJP yang dipakai orang tua bukan untuk anak di bidang pendidikan, tapi untuk kredit motor, kredit TV, kredit baju, dan itu uangnya berbunga," ujar Johnny saat dihubungi wartawan, Senin (29/7).

"Aku berani mengatakan itu karena aku lagi bicara dengan ibu-ibu semua ini. 'Banyak, Pak Johnny, mayoritas ini. Walaupun enggak semua'," sambungnya.

Johnny menyebutkan, para oknum ini memanfaatkan uang bulanan Rp 350 ribu dari KJP untuk membeli keperluan lain yang tak berkaitan dengan keperluan pendidikan anaknya.

"Mereka pinjam sama seseorang, pembayarannya pakai itu (KJP), setiap bulan itu diambil. Nah, makanya dengan cara seperti itu, itu pun bunga, mereka bayar bunga lagi," jelas Johnny.

Kader PDIP itu heran, di saat pemerintah memberikan kemudahan bagi siswa untuk pendidikan, justru disalahgunakan orang tua mereka.

"Bisa bayangin, masa udah dapat KJP, ijazah masih ditahan. Berarti enggak dia gunakan. Makanya menurut aku lebih bagus digratiskan aja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Gak guna" tutur Johnny.

"Iya, gratiskan sekolah, karena kan besar nih kalau menggratiskan. Karena fakta di lapangan (KJP) banyak disalahgunakan. Bukan untuk peruntukan anak-anak," lanjutnya.