Anies soal Rencana Interpelasi PDIP: Rakyat Bisa Menilai

Anies Baswedan tinjau banjir Kampung Melayu. (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berpolemik soal adanya rencana hak interpelasi DPRD yang diinisiasi oleh Fraksi PDIP dan Nasdem. Anies meyakini bahwa kebijakan yang dikeluarkannya sudah berlandaskan keadilan bagi masyarakat banyak.

Menurut Anies, suatu kebijakan tidak bisa hanya adil untuk salah satu pihak saja. Melainkan harus adil terhadap semua pihak.

"Dengan begitu, rakyat bisa menilai. Jadi ketika bicara adil, itu proposional untuk semuanya dan kita harus memberikan porsi yang sama, bagi yang berjalan, bagi yang berjualan, bagi yang dagang di kaki lima," kata Anies Baswedan seusai mengisi acara ESQ di Menara 165, Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2).

Terkait ada yang melaporkannya ke polisi karena kebijakannya menutup Jalan Jatibaru, Anies enggan berkomentar lebih lanjut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Penataan Parkir Jati Baru, Tanah Abang (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

"Enggak ada (komentar), proses hukum biar jalan saja," kata dia.

"Bapak siap untuk dipanggil (polisi)?" tanya wartawan.

"Kita lihat saja nanti," jawab Anies.

Fraksi PDIP dan Nasdem DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengkritik berbagai kebijakan Anies-Sandi dalam 100 hari masa kerja. Mereka mengajukan hak interpelasi untuk mendapat klarifikasi dan penjelasan dari Anies.

"Untuk mendapatkan klarifikasi terhadap apa yang menurut kami perlu diklarifikasi, mengingat ada aturan-aturan yang seharusnya ini ditegakkan kemudian diubah," ujar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).