Anies Tak Ada di Pilgub Penyebab Golput Tinggi di Jakarta? Ini Kata Wamendagri

2 Desember 2024 19:19 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memantau TPS 006 di Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memantau TPS 006 di Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
ADVERTISEMENT
Angka partisipasi pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2024 hanya mencapai 4.357.512. Padahal Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 8.214.007. Artinya hanya 53,05% yang memilih sementara 46,95% masuk golput. Data ini disebut terendah sepanjang sejarah.
ADVERTISEMENT
Rendahnya partisipasi pemilih ini disebut-sebut karena tidak majunya Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Anies pada Pilpres 2024 lalu memang memiliki pemilih terbanyak yang berasal dari Jakarta.
Belakangan muncul pertanyaan, apakah rendahnya angka pemilih ini karena absennya Anies?
Terkait hal itu, Wamendagri Bima Arya, meminta publik tak terburu-buru mengambil kesimpulan.
"Itu harus didalami exit pool-nya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi yang pasti jumlah TPS lebih sedikit itu berpengaruh, karena insentifnya untuk memilih lebih sedikit," kata Bima Arya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Bima menyebut banyak faktor yang berkontribusi membuat banyaknya pemilih yang memilih golput dalam Pilkada 2024 ini.
"Termasuk antara jumlah TPS yang lebih sedikit sekarang kan membuat pemilih agak jauh ke TPS, jadi banyak faktor teknis juga di situ," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan (kiri) bersiap menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2024 di TPS 29, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, pihaknya membuka kemungkinan adanya revisi sistem pemilu, termasuk jarak pelaksanaan antara pemilu presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"[Revisi jarak Pilpres ke Pilkada] Semua masih mungkin, karena usulan-usulan itu masuk ke kami. Usulan memisahkan antara Pilkada dan pemilihan legislatif (Pileg) yang lebih jauh lagi atau memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal," ujar Bima di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).
Bima mengakui partisipasi pemilih pada Pilkada di beberapa daerah menunjukkan tren penurunan.
"Ya, memang masih kita tunggu data dari teman-teman KPU secara keseluruhan. Memang di beberapa daerah terlihat sekali menunjukkan angka yang berbeda, yang lebih rendah," ucapnya.
Salah satu penyebab rendahnya partisipasi, menurut Bima, adalah kejenuhan masyarakat akibat jadwal pemilu yang terlalu berdekatan.
ADVERTISEMENT
"Ya, mungkin juga ini dikarenakan ada kejenuhan antara pelaksanaan pileg, pilpres dengan Pilkada, terlalu berdekatan," terang dia.