Anies Tuding Pemprov Jakarta di Era Heru Pelit: Mari Kita Cek Datanya di APBD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kasetpres sekaligus Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/10/2022). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Anies Baswedan dan Heru Budi saling sindir soal Pemprov DKI Jakarta. Anies menilai Jakarta di era Heru terlalu pelit terhadap warganya. Sementara itu, Heru membantah hal tersebut dan menyebut Anies telah mengkambinghitamkannya untuk kepentingan Pilgub Jakarta 2024.

Pernyataan Anies disampaikan usai menerima dukungan resmi dari ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

“Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri, bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya,” kata Anies.

Anies Baswedan saat ditemui usai acara HUT ke tujuh ormas Bang Japar di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024). Foto: Robby Bouceu/kumparan

Di hari yang sama, tepatnya di Lapangan Banteng, Jakarta, Heru menyebut apa yang dia lakukan hanya merapikan program gubernur sebelumnya.

“Tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Heru.

“KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya, kan, enggak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga,” imbuhnya.

Lantas, bagaimana faktanya?

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan jawaban kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta pada Sabtu (20/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menelusuri APBD Jakarta

Berdasarkan penelusuran kumparan terhadap dokumen APBD Jakarta, memang ada perubahan di era Gubernur Anies dan PJ Gubernur Heru. Hal itu dapat dilihat dalam APBD Jakarta periode 2023 dan 2024 yang disahkan di era Heru. APBD Jakarta yang disahkan di era Anies adalah periode 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Beberapa hal yang dapat dicermati adalah soal belanja subsidi dan belanja bantuan sosial (bansos) yang turun di era Heru. Di sisi lain, belanja hibah di era Heru justru mengalami kenaikan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli. Foto: DPRD DKI Jakarta/HO/Antara

Hal ini sebetulnya sudah menjadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli. Taufik menyampaikan pandangannya di depan Heru saat rapat paripurna pada Senin, 27 Juli 2023 lalu.

"Program yang penting dan dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kerja dan kinerja pemerintahan, dan mendukung kegiatan masyarakat justru kinerja penyerapannya rendah dan anggarannya dikurangi. Sementara pemberian hibah kepada pihak eksternal serta pemberian penyertaan modal kepada BUMD yang kinerjanya tidak terlalu baik, justru terus diberikan," kata Taufik dikutip dari PKS.id.

Taufik mengatakan, pihaknya juga banyak menerima pertanyaan dari sejumlah warga mengenai dihapusnya nama anak atau keluarganya sebagai penerima KJP.

"Berkurangnya penerima KJP cukup meresahkan masyarakat dan memberatkan bagi keluarga yang memang membutuhkan namun anaknya tidak lagi masuk sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar)," ujar Taufik.

Anggaran bansos

Anggaran bansos di tahun 2021 memang meningkat signifikan. Hal itu tak lepas dari bansos pandemi COVID-19. Nilainya pun mencapai Rp 6,25 triliun kala itu.

Di era Heru, belanja bansos turun signifikan ke angka Rp 3,11 triliun pada APBD 2024. Ini bahkan lebih kecil dari anggaran bansos di tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp 4,06 tiriliun.

Anggaran subsidi

Anggaran subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI dilakukan untuk moda Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Subsidi terbesar ada pada 2022 yang angkanya mencapai Rp 6,27 triliun. Namun kemudian turun lagi ke angka Rp 5,6 triliun di era Heru.

Belanja Hibah

Di era Anies, hibah tidak pernah mencapai Rp 3 triliun. Namun baru di era Heru, belanja hibah tembus Rp 3 triliun.

Anggaran KJP hingga Jalur Sepeda Dipangkas

Di era Heru, anggaran Kartu Jakarta Pintar atau KJP turun menjadi Rp 3,09 triliun. Padahal di era sebelumnya, anggaran KJP mencapai Rp 3,8 triliun hingga Rp 3,9 triliun.

Data dalam tabel di bawah ini bersumber dari apbd.jakarta.go.id. Namun, belum ada uraian untuk APBD 2024. Nah, di tabel ini memang ada beberapa komponen yang naik, tetapi ada juga yang komponennya berkurang.

Terkait KJP, menurut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di era Heru, ada sekitar 75 ribu siswa usia 6 sampai dengan 21 tahun tidak layak menerima KJP Tahap I Tahun 2023.

Temuan itu didapat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari ditambah per November 2022.

"Setelah dilakukan uji kelayakan dan verifikasi, hasilnya adalah 75.497 siswa tidak layak, karena alamatnya ada yang blank (kosong) sebanyak 36 siswa, alamat tidak ditemukan sebanyak 22.024 siswa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023 lalu.

Safitri, salah satu orang tua murid, menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat berbelanja peralatan sekolah di Rommy Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/7). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Meski begitu, anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) naik menjadi Rp 323 miliar di 2023. Adapun pada 2022 anggaran KJMU ada di angka Rp 283 miliar.

Hal lain yang jadi sorotan di era Heru adalah minimnya perhatian terhadap pesepeda. Bulan November 2023 lalu, misalnya, komunitas Bike to Work (B2W) telah mencabut penghargaan Jakarta sebagai kota paling ramah pesepeda di Indonesia. Penghargaan ini sebelumnya dianugerahkan pada tahun 2021.

Hal ini merupakan imbas sejumlah kebijakan era Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang dinilai tak berpihak pada pesepeda, seperti pencabutan stick cone di beberapa jalur.

"Tahun 2021, B2W Award menganugerahkan @dkijakarta Kota Jakarta sebagai Kota Ramah Sepeda tingkat provinsi se-Indonesia, di mana hasil penilaian saat itu, Kota Jakarta telah mempunyai system pembangunan tata kota berbasis keamanan, keselamatan dan kenyamanan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya keamanan, keselamatan dan kenyamanan bersepeda bagi sebuah kota," papar unggahan Instagram @b2w_indonesia pada Rabu (8/11/2023).

Pengendara melintas di dekat stik pembatas jalur sepeda di kawasan Kwitang, Jakarta, Jumat (29/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dilihat dari anggarannya, pembangunan jalur sepeda di era Heru memang cuma Rp 7,5 miliar. Padahal di era Anies pada APBD 2022 nilainya bahkan mencapai Rp 119 miliar.

Heru sendiri punya jawaban. Menurut Heru, pencopotan stick cone pembatas jalur sepeda dilakukan pemprov untuk menjamin keselamatan pengguna jalan. Bukan sepenuhnya dibongkar.

"Ya, jalur sepeda yang ada tetap harus dirawat. Perawatan yang catnya kurang bagus ya dicat kembali, gambar sepedanya yang tinggal bannya aja, gambar lagi," ujar Heru Budi dalam bincang bersama media di Balai Kota DKI, Rabu, 18 Oktober 2023 lalu.

"Semua yang infrastruktur yang sudah terbangun, ya kita rawat. Kita tidak pernah melarang (jalur sepeda) kok," tandas Heru.