Anies: Tugas Utama TNI Adalah Pertahanan Negara

Anies Baswedan menjadi pembicara di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman, Jumat (21/3/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

RUU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang menuai pro-kontra. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah mengkritisi RUU TNI ini dan menuntut dibatalkan.

Soal RUU TNI ini, apa tanggapan dari eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

Anies mengatakan adalah hal yang logis ketika undang-undang yang sudah berjalan dua dekade revisi. Namun, perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa kebaikan atau justru sebaliknya.

"Atau justru membuka ruang bagi tantangan baru, justru menimbulkan problem baru. Itu pertanyaannya," kata Anies saat acara bertajuk Diskusi Intelektual Muslim di Auditorium Prof Abdul Kahar Mudzakir, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Jumat (21/3).

Anies mengatakan masyarakat ingin TNI yang makin kuat, profesional dan fokus pada tugas utamanya yaitu menjaga pertahanan menjaga kesatuan negara.

Dalam sejarahnya, TNI selalu berada di garis depan membela kepentingan rakyat dan negara. TNI juga selalu dicintai oleh rakyat.

"Karena itu, kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan negara," katanya.

Revisi Berlangsung Cepat

Anies Baswedan menghadiri sidang perdana tersangka kasus korupsi importasi gula Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (6/3/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Di sisi lain, Anies menyoroti soal prosedur RUU ini yang berlangsung begitu cepat.

"Bahkan sampai dengan sekarang, kalau saya sampai hari ini, itu kita masih belum bisa mengakses draf finalnya secara resmi. Dan sebelumnya, tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini," katanya.

Anies bilang kebijakan yang lahir dari dialog terbuka, dan lahir dari dialog mendalam, akan memiliki karakter kebijakan yang matang.

"Jika urusan sebesar ini, diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara," bebernya.

Jika RUU TNI ini untuk menguatkan TNI maka perlu dipastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya.

"Sebutkan apa-apa saja rambu-rambunya hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa mendampak, membawa dampak ke luar yang awam. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi," katanya.

Promosi Berdasarkan Prestasi

Anies menegaskan promosi harus bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi.

"Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi Panglima, bukan karena koneksi, relasi, family, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaannya, itu adalah diakomodasi atau tidak di dalam revisi ini. Sementara itu yang dirasakan," katanya.

Anies mengajak buka ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif agar kebijakan terkait urusan revisi UU membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan TNI.

"Terlebih undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian, Omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak. Biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Toh ini adalah milik kita semua," pungkasnya.