Anomali Suara PSI
Cheryl Anelia Tanzil, calon anggota legislatif DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) , muncul dalam video berdurasi 3 menit 24 detik yang diunggah di berbagai akun medsos partainya, termasuk di YouTube. Kalimat pertama yang ia ucapkan adalah: “Siapa bilang PSI nggak lolos ke Senayan ? Nah, jangan buru-buru ambil kesimpulan dulu, ya!”
Video tersebut diunggah PSI pada 26 Februari, 12 hari setelah pencoblosan. Tak cuma Cheryl, caleg-caleg PSI lainnya kompak mengunggah video versi mereka masing-masing, dengan narasi sejenis, di ragam platform, baik lewat akun medsos pribadi atau menyebarkannya via grup-grup WhatsApp.
Wakil Ketua Umum PSI yang juga caleg DPR dapil Jawa Tengah 1, Andy Budiman, telah mengunggah video serupa sehari sebelum Cheryl. Di dalam konten tersebut, ia menyebut satu per satu daerah dengan raupan suara PSI 4% atau lebih, dengan Jakarta sebagai pemuncaknya. Setali tiga uang, Ketua DPP PSI yang juga caleg DPR dapil Lampung, Ariyo Bimmo merilis konten yang mirip.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengunggah ulang konten dari akun instagram @poliklitik bahwa sebuah lembaga survei menyebut mereka mengantongi elektabiltas 4,4%, dan bahwa PSI berpeluang lolos ke Senayan karena sebelumnya ada kesalahan pencatatan, plus adanya peluang dari margin of error quick count.
Quick count dari berbagai lembaga survei menunjukkan raupan suara PSI tidak menyentuh 3%. Data LSI dan Indikator memperlihatkan PSI mengantongi 2,8% suara nasional. Begitu pula Poltracking yang menunjukkan raihan PSI di Pileg 2024 hanya 2,89% suara atau dengan batas atas 3,05%.
Pada 26 Februari saat video-video “PSI berpeluang lolos ke Senayan” berseliweran hasil sebar-menyebar dari para kader dan calegnya, perolehan suara PSI berdasarkan real count KPU berada di angka 2,68 % pada pagi harinya. Sorenya, angka tersebut merangkak ke 2,7%. Dan saat ini, suara PSI sudah 3,13% dan masih terus naik—melewati angka batas atas quick count Poltracking.
Penyebaran masif video “PSI bisa lolos ke Senayan” merupakan instruksi dari DPP pada akhir Februari yang disebar melalui WhatsApp. Instruksi itu berupa perintah untuk mengawal suara agar tidak terjadi penggembosan. Musababnya, PSI menerima informasi bahwa ada gerakan untuk menggembosi suara mereka.
Instruksi “kawal suara” tersebut membuat para caleg PSI bergerak. Video Cheryl diunduh rekan sesama partainya dan disebar lebih luas di pelbagai platform. Selang tiga hari kemudian, suara PSI naik jadi 2,9 % dan akhirnya tembus 3% pada 3 Maret.
Bertambahnya suara PSI secara signifikan disoroti banyak pihak. Terlebih, partai pimpinan putra bungsu Jokowi itu sebelumnya seakan mengalami stagnasi dalam perhitungan suara. Sampai 20 Februari, seminggu setelah pemungutan suara, PSI baru mendapat 2,5% suara.
Perintah dari Kaesang dan Gibran
Sehari setelah pencoblosan, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meminta kader untuk mengawal suara partai di Pileg.
“Tanggal 15 ada instruksi melalui surat edaran. Jadi kami tidak berkumpul dulu saat itu, tapi langsung dilaksanakan [pengawalan suara],” kata Ketua DPP PSI Dedek Prayudi. Saat itu, PSI merasa bakal terjadi banyak human error pada penghitungan suara.
“Human error bisa saja tidak sengaja—ini kami berprasangka baik. Sehingga kami tidak mengambil langkah-langkah yang [mengindikasikan ada] kecurangan, seperti mencoba mendeligitimasi hasil pemilu,” kata Dedek.
Dalam rangka mengawal suara itu, PSI menurunkan saksi ke rapat pleno kecamatan untuk membuka kotak suara. Namun hal tersebut terkendala. Menurut Cheryl, banyak saksi dari partai lain tidak berkenan dengan cara tersebut.
“Membuka form C1 satu demi satu itu kan butuh waktu, dan itu membuat pekerjaan saksi jadi lebih panjang, dan itu kan enggak cuma satu saksi, dan enggak cuma saksi dari satu partai kan,” kata Cheryl.
PSI juga mencocokkan hasil C1. Saksi PSI mencermati angka yang ditulis dengan batang lidi yang tertera. Mereka menemukan ketidaksesuaian di beberapa TPS.
“Misalnya 18 tiba-tiba jadi 10, atau bahkan 0. Di situ kita harus fight,” kata Cheryl.
Di TPS 126 Cakung Barat, Jakarta Timur, PSI menemukan ketidaksesuaian antara batang lidi dan jumlah suara. Saksi mereka menyebut ada 8 batang lidi, namun hanya ditulis 5.
“Di TPS 43, Kecamatan Terbanggi Lampung, suara PSI itu menurut batang lidi ada 12, tapi di penjumlahan total tertulis 0. Hal-hal seperti ini banyak kami temukan,” kata Dedek.
Puncaknya, permintaan untuk mengawal suara PSI bahkan disampaikan cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka yang tak lain kakak dari sang Ketum. Pada pertemuan relawan Bolonemase di Sunan Hotel, Solo, 1 Maret, Gibran meminta agar mereka ikut mengawal suara PSI.
“Mohon [partai] adik saya juga ikut dikawal—PSI. Meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi di tingkat DPRD, provinsi, sudah menunjukkan hasil yang lumayan,” kata Gibran.
Lantas apa yang membuat suara PSI kini melambung?
Dugaan Operasi Penggelembungan Suara PSI
Human error yang ditemukan PSI hanya menyebutkan suara yang merugikan mereka. Mereka tidak menyebut ada kejanggalan yang justru menguntungkan mereka, dan hal itu menjadi sorotan di medsos.
Beberapa warga mengunggah temuan mereka soal ketidaksesuaian yang ekstrem. Di TPS 4 Bulakan, Cibeber, Cilegon, Jawa Barat, misalnya PSI hanya mendapat 1 suara. Namun saat perhitungan suara, PSI mendapat 69 suara di TPS tersebut.
Sementara di TPS 20 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, PSI hanya mendapat 5 suara dari dokumen C1 yang difoto. Namun pada hasil hitung suara di website KPU, PSI meraih 31 suara.
Sejumlah kejanggalan ini membuat Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy bereaksi keras. Ia mengumpulkan data dan menyebut adanya operasi penggelembungan suara untuk PSI.
“Belakangan setelah coblosan, kami mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI dengan 2 modus: 1) Memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos parliamentary threshold [ke PSI]; dan/atau 2) Memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut (PSI),” kata politisi yang akrab disapa Romy ini.
Romy mengumpulkan beberapa data yang ia ambil dari platform X, dan laporan beberapa kader PPP di daerah. Misal, akun X @kopidid melaporkan penggelembungan suara 6.900%, dimana PSI tidak mendapat suara namun SiRekap merekam 69 suara. Peristiwa itu terjadi di Desa Kroyo, Gebang, Purworejo, Jawa Tengah.
Kader PPP di TPS 024, Banjaran Wetan, Bandung, juga melaporkan PSI seharusnya mendapat 1 suara. Namun hitungan di situs SiRekap KPU mencatat partai itu memperoleh 21 suara.
“Dan masih banyak lagi laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan verifikasi sementara, DPW-DPW PPP dikategorikan sesuai dengan data lapangan,” kata Romy.
Pergeseran suara tidak sah menjadi suara PSI setidaknya terjadi di dua TPS, yakni 004 Cibeber, Cilegon, Jawa Barat dan 009 Bendoharjo, Grobogan, Jawa Tengah.
Dari data Sirekap, suara PSI di Cibeber tertulis 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1. Namun, dilihat lagi dari foto C.Hasil yang diunggah di Sirekap kondisi berbeda terlihat. Dalam foto C.Hasil suara PSI tertulis 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69.
Sementara di Bendoharjo, PSI hanya mendapat 2 suara dan 50 suara tidak sah. Tapi, Sirekap mencatat suara PSI tertulis 50 suara. Lalu, suara tidak sah 2.
Optimisme PSI
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menjawab soal dugaan pertukaran suara tidak sah ini. Ia menantang agar para penuding dugaan itu untuk membuktikan hal tersebut.
Sebaliknya, Grace optimis bahwa perolehan suara PSI bersifat natural. Dalih PSI ini didasarkan dari temuan survei internal mereka yang melewati 4 persen–bahkan ada yang mencapai 5-7%–dalam 6 bulan terakhir.
“Survei internal juga menunjukkan PSI melewati 4 persen, perolehan kursi di daerah-daerah (DPRD provinsi dan kabupaten) juga naik signifikan,” kata Grace.
Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil juga menyebut adanya survei internal yang urung dipublikasikan jerang hari-H pemilu. Ia tak menyebut lembaga survei yang dimaksud, meski ia mengantongi data bahwa elektabilitas surveyor terkemuka itu di atas 4 persen.
Cheryl juga yakin, perlahan PSI bisa mengantongi 8,4 juta dari 210 juta suara keseluruhan pemilih kali ini. Mengejar ketertinggalan dari 70 juta suara yang belum masuk ke penghitungan resmi, ini adalah hal yang realistis bagi PSI.
“Kita cuma butuh 8,4 jutaan lah (untuk mencapai PT 4%). Taruhlah aman di 8,5 juta. Dari 70 juta suara kan berarti maksudnya masih besar sekali peluang PSI,” kata Cheryl yang kala diwawancara pada Kamis petang (29/2) masih mendapat sekitar 2,7% suara di SiRekap.
Sementara Dedek masih meyakini mereka mendapat efek ekor jas dari Prabowo-Gibran. Soal suara yang belum memenuhi, Dedek yakin margin of error quick count akan menguntungkan mereka.
“Kami tetap percaya, serendah-rendahnya raihan atau perolehan PSI itu tidak akan berada di bawah 4 persen,” ucap Dedek.
Sementara optimisme kedua adalah bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan relawan Jokowi untuk PSI. PSI meyakini wajar jika mereka lolos ke Senayan.
Tapi, dengan skenario PSI gagal lolos ke Senayan, Cheryl menyebut DPP PSI belum memutuskan untuk membawa persoalan dugaan pengembosan suara ini ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK). Kini mereka baru fokus pada pengawalan suara yang diduga karena human error.
Pengawalan suara itu berlangsung dengan mendampingi saksi, melakukan pengecekan hingga level kecamatan untuk memastikan tidak ada salah tulis yang merugikan mereka. PSI belum menyebut bahwa itu merupakan bentuk kecurangan.
”Membuktikan curang itu kan sulit. Bagaimana kita membuktikan itu curang atau salah tulis sama karena ngantuk. Gimana?” ucap Cheryl.
Meski demikian, sumber kumparan di lingkaran elite PSI menyebut bahwa mereka tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk dibawa ke MK sembari berupaya mengawal proses rekapitulasi.
“Sampai saat ini kami belum mengambil keputusan. Kita belum ada arah ke situ (gugatan ke MK), kita sekarang masih fokus jaga suara dari kelalaian penulisan dulu,” tegas Cheryl.
Surveyor Terheran-heran
Perolehan suara yang signifikan dalam beberapa hari terakhir bagi PSI membuat beberapa surveyor terheran-heran. Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) mencatat, PSI hanya memperoleh 1,7 % dari hasil exit poll, tetapi kemudian naik menjadi 2,78% di quick count.
“Memang kenaikannya masih direntang margin of error, tapi turunnya Gerindra dari 23% ke 14% atau 15%, dan tetapnya posisi elektabilitas PDIP, NasDem, kemudian PKB itu yang menurut kami agak aneh,” kata Rio pada Jumat (1/3).
Rio menyinggung soal margin of error yang terus digaungkan jadi potensi lolosnya PSI. Ia menjelaskan, dengan margin of error dengan rentang 0,5% sampai 1%, PSI dinilai tetap tak mampu melenggang ke Senayan.
“Margin of error quick count itu 0,5%, maksimal 1%. Exit poll itu maksimal 2%. Kalau kita menggunakan data exit poll, PSI itu di angka 1,7%. Kalau 2%, tetap diangkat 3,7%. Tapi kalau menggunakan quick count, maksimal itu di angka 1%. Kalau menggunakan 2,7% hasil quick count, maka PSI itu di 3,7%. Jadi kita tidak memframing apa pun,” kata Rio.
Rio sejauh ini yakin, tidak ada satu pun lembaga survei yang memprediksi PSI lolos ke Parlemen.
“Tidak ada satu pun lembaga survei itu yang memprediksi dengan data quick count maupun exit poll, mereka berani menyakinkan publik bawa PSI lolos ke parlemen,” kata Rio.
Tak hanya PRC, beberapa surveyor seperti CSIS, Indikator, dan Poltracking menempatkan PSI tidak lolos ke DPR dalam quick count usai pencoblosan. Mereka hanya meraih suara dalam rentang 2,6-2,8 %. Bahkan di bawah 3%.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, bahkan sempat mencuit lewat akun X pribadinya, ia heran dan menyebut adanya anomali dari perolehan suara PSI pada 1 Maret lalu.
“Saya sudah banyak bicara soal ini. Secara statistik hasil hitung semua lembaga sudah jelas kesimpulannya. Kalau terjadi anomali antara hasil hitung cepat dengan real count KPU, kenapa hanya terjadi pada PSI? Saya enggak paham,” kata Burhanuddin.
Rio, hanya bisa menyimpulkan. Ada ruang-ruang kosong dalam pemilu yang tak bisa mereka pantau. Semua bekerja demi kepentingan politis beragam pihak.
“Banyak ruang kosong di dalam proses pemilu kita ini yang itu bisa di agregasi untuk kepentingan elektoral gitu ya. Dan ketika yang melaksanakan itu punya power itu akan lebih mudah memang,” kata Rio.
Selain itu, sebagai surveyor, Rio juga melihat satu potensi delegitimasi pemilu jika PSI akhirnya nanti lolos ke parlemen. Pasalnya, hampir semua lembaga survei kompak memprediksi PSI tak lolos. Tapi, dalam beberapa hari saja, perolehan suara mereka melesat.
Begitupun dengan beragam bukti yang ditemukan. Bagaimana perhitungan C hasil tidak sesuai dengan data yang diunggah oleh KPU, lewat website mereka.
“Ya, pasti (delegitimasi pemilu), misalnya PSI lulus ke parlemen gitu ya, silakan media menyalahkan lembaga survei gitu ya. Dan kita berani terbuka, tapi PSI juga harus siap untuk buka bongkar C-hasil ya,” ucap Rio.
Selain itu, Rio juga mempertanyakan bagaimana sikap PSI yang memiliki standar ganda. Mereka dinilai tidak bermasalah dengan hasil pilpres yang memenangkan Prabowo-Gibran. Tapi, menyebut ada human error pada hasil pileg mereka.
Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil menjelaskan bahwa margin of error 0-2% sangat berpengaruh bagi partai yang bermain di angka kecil pada Pileg. Menurutnya, ini menjadi berbeda dengan Pilpres di mana Prabowo-Gibran unggul telak 58%, sehingga jika dikurangi margin of error 2% pun tetap membuat paslon 02 itu di atas angin.
Cheryl juga mempersilakan para pihak yang berasumsi PSI tengah membangun opini bahwa seakan-akan PSI lolos Pilpres. Tetapi ia menegaskan bahwa menjadi hak demokrasi bagi PSI pula untuk bersikap optimis pada hasil pemilunya.
”Jadi kalau ada yang bilang ’PSI berusaha menggiring opini publik bahwa kita bisa lolos Senayan’ ya saya juga bisa kembalikan: Kenapa banyak sekali pihak-pihak yang justru menggiring opini publik bahwa PSI pasti curang kalau menang?” katanya.
Efek Jokowi Tak Optimal
PSI sejak lama mengasosiasikan identitas partai dengan sosok Presiden Jokowi. Apa pun langkah politik yang diambil oleh mantan wali kota Solo itu, PSI mengikutinya. Maka hampir seluruh baliho caleg mereka yang disebar pun memuat foto Jokowi dan Kaesang.
Bahkan, PSI berani menahbiskan dirinya sebagai partai berideologi Jokowi, atau Jokowisme. Tak bertepuk sebelah tangan, Presiden Jokowi turut mengendorse partai berlogo mawar ini dengan mengungkap dirinya sudah lama senang dengan PSI.
Namun, hasil suara PSI di survei hitung cepat dan rekap sementara KPU masih menunjukkan raihan di bawah 4% sehingga dinilai tak optimal memanfaatkan efek Jokowi.
Dosen Komunikasi Politik UGM, Nyarwi Ahmad menyebut sebab efek Jokowi lemah pada PSI karena partai ini tak mampu menjaga strukturnya hingga ke masyarakat. Ini kontras terjadi pada partai yang terbilang senior seperti PDIP, PKB, atau Golkar yang bahkan punya struktur hingga ke tingkat ranting.
Situasi tersebut membuat pesan-pesan elite yang mengasosiasikan diri mereka dengan Jokowi kurang terserap maksimal di kalangan akar rumput.
“Dia kuat menarasikan itu dari para elite, tetapi saya lihat itu kan hanya muncul di apa ya, platform -platform yang kuat di media sosial dan mungkin televisi ya, tetapi tidak lewat berbagai jaringan-jaringan di masyarakat,” kata Nyarwi.
Terlebih PSI tidak sendiri, Golkar pun turut berebut asosiasi terhadap Jokowi. Selain faktor infrastruktur yang lebih mumpuni, Golkar dinilai lebih unggul mengasosiasikan diri dengan Jokowi karena ia merupakan partai pemerintah dan dekat dengan penguasa.
“Okelah misalnya PSI tampak dibingkai lebih satu frame gitu ya kalau PSI partai Jokowi itu. Tapi jangan salah, di mata masyarakat partai yang dianggap lebih Jokowi gitu ya karena sebagai partai pemerintah itu ya bisa jadi Golkar itu,” tegasnya.
Kehadiran Kaesang–yang merupakan putra bungsu Jokowi–juga dinilai tak berpengaruh mendongkrak suara PSI. Menurut Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo, kondisi kurang lekatnya Jokowi sebagai brand ambassador PSI juga diperparah dengan caleg-caleg PSI yang dianggap bukan tokoh kuat secara finansial, modal sosial, dan politik.
“Caleg PSI itu rata-rata masih muda-muda. Kalau anak orang kaya muda, okelah kita percaya mereka punya duit. Tapi kalau lepas dari aktivis, baru lulus kuliah, sementara biaya Pileg ini habis Rp 20 miliar, dari mana keuangan mereka,” ujar Rio.
Seorang caleg DPR RI PSI bercerita tak semua caleg PSI memiliki saksi di TPS. Sebab, tak semuanya memiliki biaya untuk membayar saksi. Caleg ini bilang jika ada 14 ribu TPS dengan seorang saksi mesti dibayar Rp 200 ribu, maka hampir Rp 3 miliar kocek yang mesti dirogoh.
Oleh sebab itulah sang caleg lebih banyak memasang baliho besar yang harganya belasan hingga puluhan juta rupiah saja di beberapa titik yang dinilainya lebih irit logistik. Namun, ia menampik anggapan bahwa ”Efek Jokowi” membuat kadernya ogah turun ke bawah.
Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil bilang apa pun yang terjadi PSI sebagai partai kecil mau tak mau bakal dirundung publik. Jika menang dinilai bakal dituduh curang, apalagi jika kalah maka efek Jokowi atau Kaesang dianggap tak berpengaruh.
“Ïtu sudah biasa, bagian dari perjuangan demokrasi. Yang penting kita mengikuti aturan main dengan baik, enggak main money politic, enggak main kecurangan. Justru seharusnya teman-teman melihat bukankah hebat ketika partai yang katanya anak presiden sekarang masih berjuang mengais (suara) nol koma sekian per TPS?” tutup Cheryl.
