Anwar Ibrahim Desak PM Malaysia Klarifikasi Klaim Mahathir soal Kepulauan Riau

Politisi Malaysia Anwar Ibrahim. Foto: REUTERS/Lim Huey Teng

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mendesak Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, untuk menanggapi pernyataan kontroversial yang mengeklaim Kepulauan Riau sebagai bagian dari Tanah Melayu pada Sabtu (25/6/2022).

Pernyataan tersebut diungkap oleh eks PM Malaysia Mahathir Mohamad. Tindakan Mahathir menuai kecaman dari Indonesia.

Mahathir menyulut amarah akibat menyerukan agar Malaysia meminta kembali wilayah Singapura dan Kepulauan Riau.

Anwar menegaskan, pernyataan demikian dapat mengganggu relasi Indonesia-Malaysia. Dia lantas menuntut Ismail agar segera meluruskan pertikaian tersebut.

"Saya mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri untuk segera menyatakan pernyataannya agar [perdebatan] itu tidak bertahan lama karena pandangan seperti itu tidak mewakili pemerintah atau rakyat Malaysia," cuit Anwar dalam bahasa Melayu.

"Klarifikasi ini juga diperlukan untuk menghindari dan mempengaruhi eratnya hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura serta Indonesia,” imbuhnya.

Kunjungan Kerja PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, (1/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Mahathir juga telah merilis klarifikasi atas pernyataannya pada Kamis (23/6/2022). Dia menuduh pemberitaan atas perkataannya tidak akurat, sehingga memunculkan perselisihan.

"Saya tidak meminta Malaysia untuk mengeklaim tanah kami yang hilang," bunyi pernyataan Mahathir melalui akun resminya di Instagram.

"Saya mencoba untuk menunjukkan bahwa kami sangat khawatir kehilangan batu seukuran meja tetapi tidak pernah tentang wilayah yang lebih besar dari Malaysia ketika mereka diambil dari kami," sambung dia.

Mahathir Mohamad. Foto: Behrouz MEHRI / AFP

Meski PM Ismail Sabri belum berkomentar, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sudah memberikan klarifikasi.

"Sebagai individu, Mahathir berhak untuk mengeluarkan pendapat," tutur Kuasa Usaha Sementara Kedubes Malaysia di Jakarta, Adlan Mohd Shaffieq, kepada reporter kumparan, Rabu (22/6/2022).

"Namun kenyataan beliau tidak mencerminkan pendirian Pemerintah Malaysia," lanjut Adlan.