Anwar Ibrahim Longgarkan Aturan Demonstrasi di Malaysia, Tidak Perlu Izin

PM Malaysia Anwar Ibrahim berpidato di acara solidaritas untuk Palestina di Kuala Lumpur, Selasa (24/10/2023). Foto: Twitter/@anwaribrahim

Malaysia sepakat untuk melonggarkan undang-undang demonstrasi publik, termasuk meniadakan perlunya izin untuk melakukan demonstrasi. Ini merupakan hal yang sudah lama diperjuangkan oleh aktivis.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kepada parlemen bahwa ketentuan dalam Undang-undang Perhimpunan Damai akan dihapus. Ketentuan itu menjelaskan soal penyelenggara harus terlebih dulu mendapat izin sebelum melakukan demonstrasi.

Polisi sering menggunakan aturan itu sebagai alasan untuk mencegah demonstrasi, mengatakan jika tidak ada izin yang diberikan dari pemilik properti setempat, maka demonstrasi tidak diizinkan.

"Mulai sekarang tidak diperlukan lagi persetujuan kecuali pemberitahuan 5 hari ke polisi," kata Anwar Ibrahim, dikutip dari AFP, Kamis (13/2).

Anwar mengatakan, aturan baru ini memungkinkan otoritas untuk mengelola keamanan, kontrol kerumunan dan lalu lintas.

"[Untuk lokasi demonstrasi] juga akan lebih fleksibel, kecuali lokasi tersebut dianggap sensitif terhadap keamanan," ujarnya.

Namun, Anwar Ibrahim menegaskan demonstrasi yang melibatkan senjata dan anak kecil akan tetap dilarang di sana.

UU Perhimpunan Damai telah lama jadi masalah bagi organisasi non pemerintah dan partai politik untuk menggelar aksi protes dan demonstrasi. Banyak yang mendesak pemerintah untuk mencabut UU itu.

Peserta demo termasuk tokoh politik seperti Anwar Ibrahim juga sering dipanggil dan diperiksa setelah menggelar demonstrasi yang dianggap tidak sah itu.

Pada 2012, polisi mengerahkan water cannon dan gas air mata terhadap pengunjuk rasa ketika mereka menuntut pemilihan yang bersih dan adil dari Najib Razak yang saat itu masih menjabat perdana menteri. Anwar Ibrahim yang saat itu menjadi pemimpin oposisi juga berada di tengah-tengah massa.