Anwar Ibrahim: Menteri Malaysia yang Korupsi Langsung Dipecat

Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim bereaksi saat menyampaikan pidatonya dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (24/11/2022). Foto: Vincent Thian/POOL/AFP

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memperingatkan akan segera mendepak para menteri yang terlibat dalam penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan pada Minggu (11/12).

Anwar mengeluarkan peringatan kepada kabinetnya saat berpidato pada acara bersama para penceramah muslim di kediaman resminya, Seri Perdana. Anwar mengaku tidak akan berkompromi soal urusan ini dengan pemerintah persatuan yang dipimpinnya.

"Saya telah memberi tahu para menteri kabinet yang telah saya pilih, bahwa pertama dan terutama, tidak boleh ada korupsi," tegas Anwar, dikutip dari Bernama, Senin (12/12).

"Saya juga sudah menginformasikan kepada semua komponen pimpinan partai bahwa bila ada menteri yang terlibat korupsi, saya akan meminta mandat untuk segera memecat mereka," tambah dia.

Anwar Ibrahim (Tengah) jalani pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia di Istana Nasional di Kuala Lumpur pada 24 November 2022. Foto: Mohd Rasfan/AFP

Anwar mengingatkan setiap politikus untuk membuktikan bahwa politik bukanlah ajang pamer kekayaan atau kekuasaan.

Sebab, menurut dia, perilaku semacam ini hanya akan menimbulkan pertanyaan tentang kewibawaan Islam.

Dia lalu meminta lembaga-lembaga Islam tradisional—seperti pesantren—untuk diperkuat sebagai benteng pertahanan negara.

Anwar mengatakan, pengingat ini bukan sekadar gimik. Tetapi, dia sungguh memercayai dapat membebaskan negara itu dari korupsi.

"Saya ingin membuktikan ada orang Melayu yang menggunakan kekuatannya untuk membela Islam, saya ingin membuktikan ada orang Melayu yang menjunjung tinggi prinsip belas kasih dan keadilan di Malaysia. Kita harus selalu waspada agar perpecahan tidak terjadi," ujar dia.

Anwar berniat memastikan transparansi dari entitas seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC). Dia meyakini tidak ada yang bisa lolos dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan.

Ketua koalisi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim (PH) Datuk Seri Anwar Ibrahim seusai berjumpa Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong, Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah Shah di Pintu Masuk 2, Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (22/11). Foto: ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman

Anwar mengungkap bahwa utang negara melebihi RM 1 triliun (Rp 3,5 kuadriliun), sehingga membutuhkan tata kelola yang lebih baik.

"Saya telah diberi mandat terkait utang lebih dari RM 1 triliun (Rp 3,5 kuadriliun) dari lembaga yang diperiksa untuk menemukan kebocoran, dan ini bukan fitnah," terang Anwar.

"Saya sudah bekerja keras untuk mencermati semua berkas dan kami akan menunda beberapa proyek, memeriksa ulang atau membatalkan. Bila ingin menggunakan dana, kita harus teliti," lanjut dia.

Anwar kemudian menyinggung proyek mitigasi banjir yang disetujui secara spontan melalui negosiasi langsung alih-alih proses tender. Dia meminta peninjauan atas persetujuan dana sebesar RM 7 miliar (Rp 24 triliun) dari proyek senilai RM 15 miliar (Rp 53 triliun).

Anwar yang juga Menteri Keuangan Malaysia menyerukan langkah tersebut pada 6 Desember. Anwar akan mengkaji ulang proyek ini pada Senin (12/12). Dia menggarisbawahi, negara harus dikelola dengan mengikuti aturan yang benar.