Anwar Usman soal Hubungan Keluarga dengan Jokowi: Masa Korbankan Integritas?

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat pelantikan di Gedung MK, Jakarta (20/3/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anwar Usman telah diambil sumpah oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 pada Senin (20/3).

Dalam pidatonya, Anwar menyinggung penegakan hukum tidak boleh terhalang adanya hubungan kekerabatan atau keluarga.

Anwar adalah adik ipar dari Presiden Jokowi setelah menikahi adik Jokowi, Idayati, pada 2022.

Anwar menegaskan, dirinya tidak akan mengorbankan integritasnya hanya karena hubungan keluarga dengan Jokowi.

"Masa saya harus mengorbankan integritas saya, saya harus melanggar atau melangkahi sumpah saya?" kata Anwar usai pelantikan di Gedung MK, Jakarta, Senin (20/3).

Idayati dan Anwar datang di Gladi Bersih Panampi Pasrah di Graha Saba Buana, Rabu (25/5/2022). Foto: Ismail/STR/kumparan

Ia menegaskan, dirinya bersama 8 hakim konstitusi lainnya akan tunduk kepada konstitusi dalam menyelesaikan kasus hukum, dan tidak akan berpihak kepada siapa pun.

Anwar kemudian mencontohkan Nabi Muhammad yang menghukum anak sendiri ketika mencuri. Ia mengatakan, setiap hakim memiliki pendapat yang berbeda dalam menangani sebuah perkara.

"Jadi bukan karena beda pendapat dalam memutus sesuatu lalu membuat jarak, kan, enggak. Jadi sama-sama mencari kebenaran, menegakkan hukum, dan keadilan sesuai amanat konstitusi," tuturnya.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin jalannya sidang sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka di Gedung MK, Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Anwar kembali menegaskan, dirinya tidak akan mengorbankan amanah hanya karena hubungan keluarga. Ia mengatakan, ia akan mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

"Kami akan mempertanggungjawabkan putusan itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kepada siapa-siapa. Ya, memang benar kepada bangsa dan negara, tetapi sekali lagi sesuai dengan judul putusan, demi keadilan berdasar ketuhanan yang maha esa itu berada di atas segalanya," pungkasnya.