Apa Jawab Mahfud MD soal Menteri Harus Mundur saat Nyapres?

Menkopolhukam Mahfud MD silaturahmi ke Mgr Kardinal Suharyo di Wisma Keuskupan Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Menkopolhukam sekaligus Cawapres 03, Mahfud MD, menanggapi usul Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menilai menteri harus mundur bila maju di pilpres.

Menurut Mahfud, dirinya siap mengikuti apa pun aturan yang ditetapkan.

"Ya saya ikut aturan saja. Ndak apa-apa, kan banyak orang yang mendorong kita mundur, banyak yang mendorong harus di situ dan seterusnya," kata Mahfud di Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

Adapun selama belum diharuskan mundur, ia mengatakan akan mengedepankan moralitas saat menjabat menteri sekaligus 'nyalon' di Pilpres.

"Itu kita ikut ajaran dan moralitas kita saja yang menuntun menggunakan jabatan itu untuk apa," ujar dia.

Menkopolhukam itu memastikan terus mendorong pencegahan conflict of interest lewat satgas pemilu.

"Ya justru membentuk itu biar tidak ada conflict of interest. Itu kan satu struktur yang sudah permanen. Dan itu sudah ada sejak dulu, dan itu tidak menangani pelaksanaan pemilu. Tidak akan ada konflik. Karena itu akan menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nanti disalurkan ke Bawaslu, dan sebagainya," tutur dia.

Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, menghadiri konsolidasi TPN di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

"Laporan itu biasanya kita hanya tembusannya, kita tinggal ngecek kepolisian ada laporan nomor sekian, sudah ditindaklanjuti. Itu namanya satgas," imbuh dia.

Hari ini, Mahfud berkegiatan sebagai Menkopolhukam. Ia hadir sebagai pembicara di pertemuan internal penegakan hukum serta bersilaturahmi ke Katedral Jakarta, untuk mengkonfirmasi kelancaran Natal 2023.

Mahfud akan berkegiatan sebagai cawapres besok dan bertolak ke Jawa Tengah.

"Besok, ke Jateng," tandas dia.

Sebelumnya, dalam salah satu program televisi swasta, Jumat (29/12), Ma'ruf Amin menyebut Pemerintah berpeluang mengevaluasi peraturan soal cuti bagi menteri yang maju pilpres usai Pemilu 2024.

Menurut Ma'ruf Amin, ada baiknya menteri yang maju sebagai capres atau cawapres wajib mundur dari jabatannya di pemerintahan.