Apa Penyebab Pertikaian China dan Filipina di Laut China Selatan?
·waktu baca 4 menit
PerbesarPerairan yang kaya sumber daya alam dan disengketakan, Laut China Selatan (LCS), kembali memanas akibat pertikaian antara Filipina dan China.
Filipina — salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai klaim tumpang tindih dengan China di LCS, pada Senin (23/10) mengatakan kapal logistiknya telah diserempet kapal penjaga pantai China saat sedang berlayar di zona eksklusif negaranya sendiri.
"Ketika melakukan operasi rotasi dan pengisian ulang yang sah di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, kapal-kapal penjaga pantai dan milisi maritim China secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan dengan sengaja menabrak kapal Unaiza May 2 dan kapal Penjaga Pantai Filipina BRP Cabra," ujar Menteri Pertahanan Gilbert Teodoro, seperti dikutip dari AFP.
Insiden yang terjadi pada Minggu (22/10) di dekat Second Thomas Soal, Kepulauan Spratly, tersebut memang tidak menelan korban meski kapal milik Filipina rusak parah.
Namun, imbasnya pertikaian antara kedua negara semakin tajam dan mengundang kecaman internasional. Manila bahkan menilai Beijing sebagai 'agresor'.
"Semua insiden seperti ini akan memperkuat argumen bahwa bukan Filipina yang menjadi agresor, tetapi pihak lain, yaitu China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Teresita Daza.
Baik Manila maupun Beijing mengajukan nota protes diplomatik dan merilis video pendukung atas argumen masing-masing.
Dikutip dari CNN, sengketa maritim di LCS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kebijakan China yang semakin meningkatkan keberadaan militernya di area-area disengketakan di LCS.
Selama dua dekade terakhir, China menempati sejumlah terumbu karang dan atol (pulau koral berbentuk cincin) yang terletak jauh dari garis pantainya di LCS — bahkan membangun instalasi militer di sana, termasuk landasan pacu dan pelabuhan.
Belakangan ini, Beijing secara terbuka mengeklaim hampir seluruh area LCS termasuk Kepulauan Spratly. Padahal, di kepulauan tersebut terdapat Second Thomas Soal — wilayah tak jauh dari fasilitas militer Manila, yang menjadi lokasi tabrakan baru-baru ini.
Selain dengan Filipina, China juga bertikai dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki klaim tumpang tindih di LCS seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.
China — negara dengan perekonomian terkuat nomor dua di dunia, tampaknya seolah telah mengabaikan bahwa agresinya di LCS telah bertentangan dengan kedaulatan negara terkait dan hukum maritim internasional.
Di mata pengamat, klaim China di LCS pun telah melanggar United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Hingga kini, solusi untuk mengakhiri sengketa di LCS belum menemui titik terang.
"Insiden-insiden yang terjadi baru-baru ini dalam satu tahun terakhir ini menunjukkan bahwa China menjadi semakin agresif dan percaya diri dalam tindakannya terhadap negara-negara yang lebih kecil seperti Filipina. Mereka mulai melewati batas-batas tertentu," ungkap ahli maritim di University of Philippines, Jay Batongbacal.
Sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. naik ke tampuk kekuasaan tahun lalu, Filipina telah mengambil langkah lebih tegas terhadap China soal sengketa di LCS dan melindungi kedaulatan negaranya.
Tanggapan Marcos Jr. atau akrab disapa Bongbong ini jauh lebih tegas dibandingkan pendahulunya, Rodrigo Duterte, yang cenderung lebih lunak lantaran dekat dengan China selama berkuasa pada 2016 hingga 2022.
Seiring dengan tegasnya tanggapan Manila, konfrontasi di LCS dan perairan di lepas pantai pulau-pulau Filipina yang melibatkan kapal China pun semakin sering dilaporkan terjadi.
Sepanjang 2023, konfrontasi maritim antara kedua negara termasuk bentrokan antara penjaga pantai Filipina dengan kapal-kapal nelayan maupun milisi China.
Selain itu, beberapa bulan lalu kapal Beijing menembakkan meriam air ke arah kapal penjaga pantai Filipina dan menimbulkan kecaman luas hingga dari Amerika Serikat, sekutu dekat Manila.
Terdapat pula insiden ketika 3 nelayan Filipina tewas secara misterius saat memancing di LCS, hingga penyelam asal Filipina menggunakan pisau memotong pembatas terapung yang ditempatkan Beijing secara sepihak.
Terlepas dari seluruh agresi maritim dari China, pasukan penjaga pantai Filipina menegaskan pihaknya akan terus menegakkan hukum internasional yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional, menjaga kesejahteraan nelayan Filipina, dan melindungi hak-hak Filipina di perairan teritorialnya," jelasnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China mengaku tidak bersalah dan membela perilaku kapal-kapalnya di jalur LCS. "Beijing akan dengan tegas menjaga 'kedaulatan teritorial'," kata mereka.