Apa yang Ingin Ditunjukkan China dari Lawatan Prabowo?

Menhan Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing, Senin (1/4/2024). Foto: Instagram/@prabowo

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengunjungi China pada Senin (1/4). Kunjungan ini merupakan undangan dari Presiden China, Xi Jinping.

Kunjungan pemenang pemilu 2024 ke negeri tirai bambu itu dalam rangka membahas kerja sama antara Indonesia dan China, di bidang pertahanan dan keamanan negara.

Pemerintah China dalam keterangan Kemlu menyambut Prabowo sebagai presiden terpilih RI.

Sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan China mengundang Prabowo dalam kapasitas presiden terpilih?

Menurut penasihat bidang hubungan internasional dan kebijakan publik, think-tank independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, China ingin menunjukkan bahwa negaranya punya hubungan dekat dengan Indonesia.

"⁠Karena aksi China mendahului pelantikan Prabowo, artinya memang ada niat curi start untuk tunjukkan atensi kebijakan China," papar Dinna.

"Bahasa tubuh Prabowo juga menyambut sangat baik. Bahkan media Tiongkok mengartikan ini sebagai kunjungan pertama presiden terpilih. Artinya China klaim Indonesia mendekat atau minimal sangat respons pada pendekatan China," jelas Dinna.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bersama Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (8/4). Foto: Dok. Istimewa

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, turut menanggapi posisi kunjungan Prabowo ke China itu.

Menurutnya sikap penerimaan China masih sangat wajar, mengingat pertemuan ini merupakan undangan dari Presiden Xi Jinping. Sebagai tuan rumah, mereka yang memegang kendali.

"Memang beda perlakuannya. Ini mengindikasikan bahwa Pak Prabowo saat ini yang de jure dianggap sebagai presiden terpilih," tutur Hikmahanto lewat pesan kepada kumparan, Rabu (3/4).

Saat ditanya mengenai kelaziman posisi selama pertemuan Prabowo dan Presiden China dalam etika internasional, Hikmahanto menjelaskan apa yang terjadi.

"Tidak ada sih kelaziman seperti ini, tapi juga tidak bertentangan dengan aturan apa pun dalam dunia diplomasi," ungkapnya.