APDESI Ngarep Jokowi Alokasikan 10% APBN untuk Dana Desa, Bamsoet Dukung

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya. Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Surta Wijaya menyampaikan tuntutannya dalam peringatan 9 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (19/3).

Salah satu di antaranya meminta alokasi 10 persen APBN untuk dana desa.

“Jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun, tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” kata Surta dalam sambutannya.

“Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa (alokasi) dari APBN. Setuju?” lanjut Surta yang kemudian disambut riuh tepuk tangan dari ribuan massa yang hadir.

Ada 6 poin utama tuntutan yang dibacakan yaitu:

Surta juga menambahkan untuk tetap melaksanakan Pilkades bagi desa yang masa jabatan kepala desanya sudah habis.

“Saya minta kepada Ketua MPR, bahwa bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan,” tutur Surta di ujung sambutannya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di HUT ke-9 UU Desa di GBK, Minggu (19/3/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Pada kesempatan yang sama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan setuju dengan usulan 10 persen APBN untuk dana desa. Menurutnya desa perlu makmur agar warganya tidak pergi ke kota.

"Saya mendukung keinginan para kepala desa 10% dari APBN untuk desa. Karena sesungguhnya masa depan Indonesia itu ada di desa," kata Bamsoet.

"Kalau desa tidak makmur, masyarakat desa akan lari ke kota mencari pekerjaan, maka menjadi beban di perkotaan," tambahnya.

Ia berharap jika nantinya 10 persen APBN dialihkan untuk dana desa maka bisa dipakai untuk membangun lapangan kerja. Dengan begitu masyarakat di desa tidak perlu ke kota untuk mencari pekerjaan.

"Maka kalau desa telah siapkan lapangan kerja, dengan dana ekonomi yang bergulir di sana, maka orang-orang desa akan bekerja di desa. Jika perlu bahkan mungkin orang kota kembali ke desa, akan bekerja di desa, kemudian bisnisnya bisa menjarah dunia, karena sistem IT sudah bekerja," jelas Bamsoet.

Lantas jika itu terwujud siapa yang akan mengawasi penggunaan dana tersebut?

"Ya tentu kan ada badan permusyawaratan masyarakat desa. Itulah yang mengawasi di tingkat bawah. Bisa saja DPRD ikut bisa mengawasi," pungkasnya.

Selain Bamsoet, acara yang digelar APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI itu juga dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Rencananya, Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo juga akan hadir untuk memberikan materi kebangsaan.