Arah Koalisi Politik Sesudah MK Tolak Diskualifikasi Prabowo-Gibran
Usai KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret lalu, jagat politik bergerak dinamis. Beberapa parpol di kubu berseberangan mulai saling lirik dan saling sapa. Selang sehari setelah Timnas AMIN mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke MK yang menuntut diskualifikasi Prabowo-Gibran , capres 02 Prabowo Subianto bahkan menyambangi Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Kini, pasca-putusan MK, akankah arah koalisi parpol di kubu 01 dan 03 berubah?
***
Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, terlihat menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri pada hari pertama Idulfitri, Rabu 10 April 2024. Ia bersama istrinya tiba sebelum tengah hari, hanya lima menit di dalam, dan langsung beranjak pergi pukul 10.45 WIB dari gerbang rumah Mega yang sampingnya dipasangi tulisan “Mohon maaf, tidak ada open house.”
Sore harinya, pukul 15.05 WIB, Rosan dan istri kembali datang ke Jl. Teuku Umar 27A Menteng, Jakarta Pusat, itu. Rosan masih mengenakan kemeja batik cokelat yang sama, tetapi kali itu lebih lama berada di dalam. Ia baru keluar 1,5 jam kemudian, pukul 16.35 WIB, setelah bertemu secara tertutup dengan Megawati.
Kehadiran Ketua TKN Prabowo-Gibran di kediaman kubu lawan, meski dalam suasana Lebaran, tak pelak membuatnya diserbu wartawan yang penasaran. Rosan yang dikerubungi awak media usai bertemu Mega hanya melempar senyum. Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menjelaskan mengapa Rosan sampai dua kali datang ke Teuku Umar.
Menurut Hasto, pada kedatangan pertama Rosan, ia belum berhasil menemui Mega. Baru pada kedatangan keduanya, di sore hari, Ketua TKN Prabowo-Gibran itu akhirnya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan sang Ketua Umum PDIP.
Dalam pertemuan itu, ujar Hasto, “Ibu [Mega] banyak cerita tentang pengalaman ketika masa-masa perjuangan di PDIP; lalu pengalaman di Papua, Maluku; cerita bahwa hidup itu penuh perjuangan.”
Keterangan senada disampaikan Rosan keesokannya, pada hari kedua Lebaran, Kamis (11/4). Di sela aktivitasnya menghadiri open house di kediaman Menko Perekonomian Airlanggar Hartarto, Rosan mengatakan bahwa Megawati banyak berbagi cerita kepadanya soal falsafah hidup.
Meski silaturahmi saat Idulfitri adalah lazim, spekulasi kunjungan Rosan ke Megawati tetap menimbulkan spekulasi: apakah ini sinyal rekonsiliasi politik yang bakal terjadi pasca-putusan MK soal sengketa pilpres?
Dugaan tersebut ditepis oleh kedua kubu. Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, anjangsana ke rumah Mega itu murni inisiatif pribadi Rosan, tak ada kaitannya dengan TKN Prabowo. Senada, Hasto mengatakan bahwa Rosan datang hanya untuk mengucapkan selamat Idulfitri kepada Megawati.
Sebelum Rosan ditunjuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran, ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan Dubes RI di AS sehingga, ujar Hasto, dulu PDIP sering berkomunikasi dengan Rosan.
“Pertemuan [Rosan-Mega] tidak bisa diartikan sebagai cairnya hubungan politik. Itu hubungan personal. Mas Rosan dengan Mbak Puan juga kan kawan lama, kenal sebelum di politik,” ujar Chico Hakim, politisi PDIP yang juga Jubir TPN Ganjar-Mahfud.
Meski menyatakan pertemuan Rosan dan Mega tak terkait politik, Chico menyebut bisa saja nantinya Megawati dan Prabowo bertemu setelah sidang sengketa Pilpres 2024 rampung dan MK mengambil putusan.
“Sangat mungkin pertemuan antara Bu Mega dan Prabowo terwujud. Kalau iya (bertemu), itu menunggu hasil MK,” kata Chico.
Meluruhnya Rivalitas Politik
Belakangan, situasi politik terlihat dinamis di tengah proses persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sehari setelah Timnas AMIN mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke MK, misalnya, Prabowo Subianto mendadak menemui Surya Paloh di NasDem Tower, Jumat (22/3).
Wakil Ketua Umum NasDem yang juga Head Coach Timnas AMIN, Ahmad Ali, menyatakan bahwa kunjungan Prabowo ke kantor Paloh itu tidak perlu dipersoalkan, sebab antar-partai politik juga tidak ada masalah, termasuk antara Gerindra (yang diketuai Prabowo) dan NasDem (yang diketuai Paloh).
“Apa harus bermusuhan [karena berseberangan di Pilpres dan MK]? Yang punya legal standing untuk menggugat [hasil pilpres] adalah pasangan capres dan cawapres, bukan partai politik. Legal standing parpol untuk menggugat pileg,” kata Ali, Minggu (24/3).
Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni pun demikian santai soal pertemuan Prabowo dan Paloh itu. Ia mengunggah foto kedua ketua umum yang tengah duduk bersama di kantor NasDem itu dengan caption, “Pasti pada kesel, ya kan? Itulah politik, kadang berantem, kadang ngopi bareng. Pilpres sudah selesai, resmi diumumkan, maka selesai sudah semua prosesnya. Mari jaga persatuan bangsa ke depan.”
Pada 6 April, giliran PKB yang “melunak”. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat ditanya wartawan apakah PKB akan menjadi oposisi, menjawab bahwa di Indonesia tidak ada oposisi.
“PKB belum punya pengalaman di luar pemerintahan. Nanti kita lihat, belajar dulu, tunggu dulu sampai jelas,” kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan, PKB akan terus mengusung perubahan. Namun, Jazilul mengisyaratkan bahwa “perubahan” yang ia maksud tak melulu berarti Koalisi Perubahan.
“PKB akan tetap mengawal ide perubahan. Bukan Koalisi Perubahan, tapi ide perubahan agar kebijakan negara lebih memerhatikan rakyat,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan pertemuan Prabowo dan Muhaimin menyusul pertemuan Prabowo-Paloh, Jazilul tak menganggapnya masalah. Menurutnya, selama ini pun Gerindra dan PKB akrab, seperti juga ketua umum mereka.
“Visi PKB dengan Gerindra saya pikir sama. Hubungan Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo juga akrab, sampai detik ini nggak ada masalah. Kan karena nasib saja [Muhaimin] nggak jadi wakilnya Pak Prabowo. [Dulu waktu satu koalisi] sudah banyak yang dibicarakan,” papar Jazilul.
Sebelum dilamar NasDem menjadi cawapres Anies Baswedan, PKB lebih dulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra. Namun, setelah koalisi itu membesar dan makin banyak parpol bergabung, PKB justru hengkang karena dua alasan: 1) Tak ada kepastian Muhaimin bakal jadi cawapres Prabowo; dan 2) Perubahan nama KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju tanpa mengajak diskusi PKB sebagai pendiri awalnya.
Sejarah pernah bersama itu tampaknya membuat PKB nyaman-nyaman saja dalam berkomunikasi dengan Gerindra. Cak Imin dalam akun Instagramnya, misalnya, memperlihatkan fotonya tengah tertawa lepas sambil berjabat tangan dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco. Potret itu diambil dalam acara halalbihalal di DPR RI pada Rabu, 17 April.
Dalam caption-nya, Cak Imin menyertakan doa yang diambil dari Surat Al-Isra ayat 80:
Menurut Muhaimin, foto dan caption yang ia unggah tak bermakna politis; sekadar tanda bahwa ia sudah bertugas aktif lagi di parlemen. Terlebih Muhaimin dan Dasco sama-sama Wakil Ketua DPR.
“Satu kantor dengan Pak Dasco [di DPR], tapi sudah berbulan-bulan enggak bertemu. Sejak pendaftaran Pilpres (19 Oktober 2023) sampai kemarin (hari pertama masuk setelah Lebaran), baru kemarin itu bertemu lagi,” kata Cak Imin, Sabtu (20/4).
Sejauh ini, menurutnya, belum ada rencana pertemuan antara dirinya dan Prabowo; belum ada pula tawaran untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo.
Tak cuma parpol kubu 01 yang terlihat mencair terhadap Prabowo, tapi juga PPP di kubu 03. Menurut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, partai-partai harus bersama-sama membangun Indonesia.
Pendapat itu ia utarakan saat menghadiri halalbihalal di Kantor DPP Golkar, Senin, 15 April. Pada acara itu, Mardiono duduk semeja dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar, Menkominfo Budi Arie Setiadi yang juga Ketua Umum Projo, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga putra bungsu Jokowi.
Mardiono menyatakan, arah politik PPP—yang kali ini tak lolos ke parlemen—akan ditentukan setelah putusan MK. Ia juga mengisyaratkan bakal bertemu Prabowo.
Indikasi perubahan arah angin PPP dipahami oleh Ganjar maupun PDIP. Menurut Ganjar, sesama ketua partai punya cara sendiri untuk berkomunikasi. Sementara menurut Sekjen PDIP Hasto, langkah PPP wajar saja karena partai itu perlu bertahan setelah gagal lolos ke Senayan.
PDIP Terus Serang Gibran
Berbeda dengan partai-partai lain di luar koalisi Prabowo, PDIP—sebagai partai pemenang Pileg 2024—tak tampak bermanuver. Elitenya juga tak terlihat bertemu dengan Prabowo maupun pengurus partai di kubu 02.
Alih-alih “melunak” seperti partai lain, Sekjen PDIP terus menyindir Gibran Rakabuming Raka—wakil Prabowo yang sampai hari ini belum secara resmi keluar dari partai banteng. Hasto misalnya menyebut Gibran banyak bohong.
Ucapan Hasto itu terlontar menanggapi komentar Gibran soal kemungkinan pertemuan antara Jokowi dan Megawati usai pemilu. Gibran yang disebut berbohong lantas balas menyebut Hasto meresahkan karena melarah silaturahmi.
“Silaturahmi kok dilarang. Silaturahmi untuk tujuan baik ya harusnya diperbolehkan. Ini dalam suasana Lebaran,” kata Gibran sepekan setelah Lebaran, Rabu (17/4).
Menurut sumber di internal PDIP, sikap Hasto yang terus menyasar Gibran sebetulnya justru menunjukkan bahwa PDIP tak punya masalah dengan partai-partai pendukung Prabowo, sebab PDIP hanya bermasalah dengan Gibran—mantan kadernya yang membelot dengan menjadi cawapres pihak lain.
Soal kemungkinan koalisi Prabowo menggemuk, Gibran tak menampiknya. Menurutnya, semua peluang tengah dibahas, termasuk mengajak PDIP bergabung.
“Semua bisa dibicarakan. Kami sempat membahas itu (kemungkinan PDIP gabung) saat halalbihalal (di rumah Prabowo),” kata Gibran, Selasa (16/4).
PDIP sendiri tak reaktif terhadap wacana itu. Usai putusan MK soal sengketa pilpres, mereka akan mencermati suara kader-kader militan mereka.
“Kalau melihat suasana kebatinan pendukung Ganjar-Mahfud, pemilih PDIP, akar rumput dari anak ranting kami, hawanya [terbaca] bahwa apabila bukan Ganjar-Mahfud yang menang pilpres, kami siap menjadi oposisi,” ujar Jubir TPN Chico Hakim.
Meski demikian, jalan oposisi seperti apa yang ditimbang PDIP untuk ditempuh, masih tanda tanya, apakah oposisi keras atau oposisi lunak.
“Bukan berarti ketika pemerintahan baru bawa 100 kebijakan, lalu semuanya kami tolak. Enggak juga. Kami akan lihat sesuai visi dan misi kami,” terang Chico.
Tak Ada Seteru Abadi dalam Politik
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang PDIP sejak awal tidak bermasalah dengan Prabowo. Problem partai banteng hanya dengan Jokowi, kader utamanya yang kini mereka anggap bak desertir, dan putranya, Gibran Rakabuming.
Menurut Adi, ragam skenario politik masih mungkin terjadi ke depannya. Salah satunya, misalnya, setelah Jokowi meletakkan jabatan Oktober 2024, Prabowo bisa lebih leluasa memasukkan PDIP ke koalisinya.
“Sulit bagi PDIP menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Tapi kalau bulan madu Jokowi dan Prabowo memburuk, bukan tak mungkin itu terjadi,” kata Adi.
Di sisi lain, kerja sama pemerintah Prabowo dengan PDIP tidak harus dengan tawaran kursi menteri, tapi bisa juga dengan berkoalisi di pilkada atau dukungan agar PDIP tetap menduduki kursi Ketua DPR.
“Komposisi di parlemen, dari kursi Ketua DPR, wakil-wakilnya, para pimpinan komisi, itu juga bagian dari kompromi politik,” kata Adi.
Sinyalemen kerja sama di parlemen setidaknya terlihat saat muncul rencana revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk mengubah aturan soal posisi Ketua DPR yang tak akan otomatis dipegang oleh partai dengan suara terbanyak.
Bila hal itu terjadi, maka PDIP sebagai partai pemenang pileg akan dirugikan di DPR. Namun kemudian, Ketua DPR Puan Maharani—yang notabene elite PDIP—menyebut bahwa upaya revisi UU MD3 berhenti, dan Gerindra tak keberatan.
“Kami kompak. Pak Dasco (Wakil Ketua DPR dari Gerindra) malah bilang belum ada [rencana revisi UU MD3],” kata Puan.
Dengan begitu, maka posisi PDIP di pucuk pimpinan DPR aman. Namun, menurut Chico Hakim, batalnya revisi UU MD3 itu tak berkaitan dengan “kerja sama” antara partainya dan Prabowo.
“Enggak ada perjanjian soal itu. UU MD3 kan sudah diputuskan, jadi sebaiknya tidak diubah-ubah sesuai selera. Kalau PDIP di luar pemerintahan dan menjabat sebagai ketua parlemen kan hal yang baik untuk demokrasi kita,” tutup Chico.
