Arahan Jokowi Buat Gubernur se-Indonesia: Harus Inliner dan Paham Prioritas

13 Agustus 2024 18:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin pertemuan dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin pertemuan dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi menekankan, kebijakan pemerintah pusat harus sejalan dengan pemerintah daerah. Jangan sampai program pemerintah pusat terhambat karena ada perbedaan di daerah.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, gubernur memegang posisi strategis sebagai ujung tombak penghubung pusat dan daerah. Jokowi meminta para gubernur memahami ini.
"Karena apa pun prioritas dan arah pemerintah pusat harus betul-betul sejalan inline agar program yang ada betul-betul mendapat dukungan dari daerah," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada gubernur se-Indonesia di IKN, Selasa (13/8).
Waduk Sindang Heula, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3). Foto: Agus Suparto/Istana Presiden
Jokowi lantas menyinggung ada waduk dibangun pemerintah pusat karena biaya mahal. Namun dalam penerapannya, waduk itu dioperasikan oleh pusat bukan daerah.
"Irigasi primer masih pemerintah pusat tapi sekunder dan tersier bisa masuk ke sawah mestinya pemprov dan pemkab tapi dalam kenyataannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 waduknya sudah tapi irigasi sekunder dan tersier masuk sawah tidak ada," kata Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Mestinya kalau seperti itu disampaikan saja lewat gubernur kita tidak memiliki kemampuan membuat itu sehingga diminta pemerintah pusat membantu," tambah dia.
Eks Gubernur Jakarta ini menyoroti ada pemda yang tidak mau membangun akses jalan di pelabuhan. Padahal jaraknya haya 6 km. Hal ini berimbas pada pelabuhan yang dibuat pemerintah pusat tidak maksimal.
"Ada kedua pelabuhan tapi jalan akses menuju pelabuhan mesti 6 km tiap tahun enggak dikerjakan sehingga pelabuhannya tidak bisa berjalan dengan baik," kata Jokowi.
"Sebenernya enggak apa kalau enggak memiliki kemampuan, bisa diserahkan ke Kementerian PU. Sekarang kita punya inpres jalan daerah yang saya kira sangat membantu kalau berkaitan akses seperti ini," ucap dia.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin pertemuan dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Eks Walkot Solo ini juga menyoroti soal ada kabupaten yang memiliki anggaran jumbo. Namun anggaran itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.
ADVERTISEMENT
"Kemudian betul-betul harus bisa pemprov identifikasi kekurangan dan kelebihan tiap kab/kota. Saya lihat ada kabupaten anggarannya besar sekali tetapi arah programnya tidak jelas. Banyak dipakai untuk hibah, tentu arahnya ke politik," ucap Jokowi.
"Padahal kalau bisa diarahkan akan jadi rumah sakit 10 bisa atau universitas bisa," kata Jokowi.
Oleh sebab itu Jokowi berharap gubernur bisa dengan bijak mencermati masalah ini. Sebagai perpanjangan tangan antara pusat dan daerah, gubernur harus bisa menjembatani pusat dan darah.
"Saya kita hal ini bapak/ibu gubernur bisa mengarahkan sehingga inliner dengan pemerintah pusat terutama yang berdampak pada masyarakat dan agar didorong kerja sama antar daerah agar betul terjadi," kata Jokowi.