Arahan Jokowi soal Corona: Perkecil Ketimpangan Tes, Jangan Buru-buru Tutup Kota

Presiden Joko Widodo mengenakan masker di Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan baru terkait penanganan virus corona di Indonesia, dalam rapat terbatas dengan Komite COVID-19 pada Senin (14/9) kemarin. Rapat dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka.

Arahan-arahan terbaru ini diharapkan bisa terus menekan penyebaran virus corona, yang akhir-akhir ini justru mengalami peningkatan.

Dengan total kasus hingga Senin kemarin mencapai 221 ribu orang, apa saja instruksi Jokowi kepada Komite COVID-19?

Jangan Buru-buru Tutup Wilayah

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan saat meninjau Pantai So Long di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden-Muchlis Jr

Jokowi menyoroti langkah yang diambil pemerintah daerah dalam merespons kenaikan kasus corona. Salah satunya, penanganan COVID-19 di kabupaten/kota yang ada di dalam suatu provinsi tidak bisa digeneralisir.

"Dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten/kota, enggak semua dalam provinsi merah. Sehingga penanganannya jangan digeneralisir di kota atau kabupaten. Enggak semua kelurahan atau desa merah semua," ungkap Jokowi.

Menurut dia, status yang berbeda-beda dari tiap kabupaten dan kota tersebut membuat penanganan untuk masing-masing wilayah tersebut berbeda. Sehingga, ia menekankan, kepala daerah jangan terburu-buru menutup sebuah wilayah.

"Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang beda sekali untuk dilakukan. Baik manajemen intervensi dalam skala lokal maupun komunitas. Sehingga jangan buru-buru menutup sebuah wilayah kota, kabupaten," kata Jokowi.

Manfaatkan Wisma Atlet Kemayoran untuk Fasilitas Isolasi Mandiri

Jokowi meminta fasilitas isolasi pasien COVID-19 untuk pasien tanpa gejala dan pasien gejala ringan diperbanyak. Jokowi pun menyoroti masih banyaknya kamar di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang masih kosong dan dapat menampung banyak pasien.

Suasana di IGD Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/9). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

"Pemerintah terus menambah tempat isolasi COVID tanpa gejala gejala ringan. Di Wisma Atlet masih kosong, (bisa) menampung 2.801 (pasien) ini masih mempunyai ruang untuk gejala ringan," ujar Jokowi.

Jokowi merinci masih tersedia kamar di Tower 5 dan 7. Begitu juga dengan flat isolasi mandiri yang tersedia di Tower 4 dan 5.

Selain di Wisma Atlet, pemerintah juga telah menyediakan kamar untuk isolasi di Balai Kesehatan Ciloto yang dapat menampung 653 orang. Tak hanya itu, sejumlah hotel juga disiapkan agar pasien positif dapat menjalani isolasi mandiri tanpa takut menularkan anggota keluarganya di rumah.

Strategi Pembatasan Skala Lokal

Meski tak menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini sedang diterapkan di Jakarta, Jokowi mengatakan, strategi pembatasan skala lokal masih efektif dalam menangani corona.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan terapkan strategi pembatasan skala lokal, baik tingkat RT, RW, desa, kampung sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus," ucap Jokowi.

Menurutnya, tidak berarti dalam skala provinsi misal, semua kabupaten kotanya dalam status gawat corona. Sehingga penerapan pembatasan atau PSBB cukup skala lokal. "Jangan digeneralisir," tegasnya.

Jokowi juga mengingatkan agar kepala daerah melihat data sebelum menerapkan atau mengetatkan PSBB.

"Perlu saya ingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus saya minta semuanya selalu melihat data sebaran," jelasnya.

Minta Ketimpangan Testing Diperkecil

Presiden Jokowi kembali menyoroti kemampuan testing virus corona di setiap provinsi. Jokowi meminta agar ketimpangan testing di sejumlah kabupaten diperkecil.

Jokowi mengungkapkan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kemampuan testing paling tinggi. Sementara Jawa Barat berada jauh di bawahnya.

Petugas medis dari Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan tes swab kepada pedagang di Pasar Baru Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

"Misalnya di DKI ini sudah mencapai 324 ribu, Jawa Timur masih 184 ribu, Jawa Tengah 126 ribu, Jawa Barat 144 ribu, dan provinsi lain yang di bawah 100 ribu," tuturnya.

Jokowi juga meminta jajarannya untuk lebih meningkatkan managemen penanganan klaster dan transmisi lokal, khususnya di 8 provinsi yang menjadi prioritas. Apalagi rata-rata angka kematian dan kesembuhan Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata angka dunia.

Terawan Diminta Audit Protokol Keamanan Corona untuk Tenaga Kesehatan

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menkes Terawan Agus Putranto saat konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Jokowi turut meminta Kemenkes untuk mengaudit protokol kesehatan bagi tenaga kesehatan. Kementerian yang dipimpin Menkes Terawan Agus Putranto itu harus menjamin ketersediaan kamar perawatan bagi pasien corona yang masuk kategori berat.

"Saya minta Kemenkes audit untuk protokol keamanan untuk tenaga kesehatan agar rumah sakit aman," ujar dia.

"Pastikan ketersediaan ICU di rumah sakit rujukan untuk kasus yang berat," lanjut Jokowi.

Soroti Tingginya Kematian Corona di Bengkulu, Sumut, Jateng, Jatim

Jokowi pun menyoroti sejumlah provinsi dengan angka kematian COVID-19 yang masih tinggi. Setidaknya, ada 4 provinsi dengan angka kematian di atas 6 persen.

"Tingkat kematian tinggi karena ada 4 provinsi yang tingkat kematian di atas 6 persen. Informasikan kepada provinsi tersebut, lalu pusat memberikan dukungan yang penuh. Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ungkap Jokowi.

Jokowi mengakui angka kematian di Indonesia menurun. Namun, angkanya masih berada di bawah angka kematian dunia, sehingga perlu upaya ekstra.

Sejumlah anak bermain di pemakaman jenazah COVID-19, di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

"Pemerintah harus terus bekerja keras menurunkan kematian. Rata-rata di indonesia terus menurun dari 4,49 di bulan lalu menjadi 3,99 persen. Meski angka ini juga masih lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18 persen," ungkapnya.

"Meski angka ini juga masih lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18 persen. Tetapi memang angka ini, angka sebesar 3,99 mengalami penurunan dibandingkan seminggu lalu 4,20 persen," imbuh dia.

Tugaskan Luhut dan Doni Awasi Penanganan Corona di 8 Provinsi Prioritas

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (kiri), bersama Joko Widodo di Hambalang. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jokowi menugaskan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan turun melakukan evaluasi di 8 provinsi prioritas penanganan corona bersama Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya," kata Menko Perekonomia Airlangga Hartarto dalam konferensi persnya, Senin (14/9).

"Dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," lanjutnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Airlangga menuturkan, sebenarnya Jokowi lebih ingin penanganan COVID-19 dilakukan di ruang lingkup terkecil di masyarakat terlebih dahulu. Misalnya di tingkat RT atau RW.

Jokowi juga ingin seluruh daerah bisa saling terintegrasi hingga ke tingkat pusat dalam penanganan corona. Sehingga, penanganan COVID-19 bisa menyeluruh tanpa ada tingkatan yang terlewatkan.

8 provinsi yang menjadi prioritas penanganan corona yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Lalu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona