Aria Bima: Kita Munafik, Mau Kepala Daerah Bersih tapi Tak Transparan

Wakil Ketua Komisi II sekaligus Politikus PDIP Aria Bima menjawab pertanyaan wartawan, di Posko Tim Pemenangan Pramono-Rano, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, merespons terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Wacana tersebut bergulir setelah diungkapkan oleh Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan disambut oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bima menilai wacana tersebut tidak bisa dilakukan hanya karena biaya politik yang disebut tinggi.

“Kalau argumentasinya hanya sekadar efisiensi anggaran, enggak bisa. Kita harus tahu bahwa Pilkada secara langsung itu sebagai akibat dari sentralisasi ke desentralisasi dengan otonomi daerah,” kata Bima saat hadiri acara seminar peluncuran buku oleh lembaga pemerhati pemilu Sindikasi Pemilu Demokrasi (SPD) di Novotel Jakarta, Jumat (20/12).

Suasana dialog dan launching buku dari Sindikasi Pemilu Demokrasi "Selamat Datang Otokrasi: Pemilu, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi" di Novotel Jakarta, Jumat (20/12/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menyebut bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya partai politik yang berkualitas untuk mencetak kader yang menjadi calon-calon kepala daerah. Namun, ia menilai dari mulai partai politik sendiri tidak transparan.

“Bagaimana finance engineering demokrasi kita berapa? Kalau sudah ketemu, siapa yang tanggung? Siapa yang nanggung biaya demokrasi ini? Penginnya prosedurnya bersih, gubernurnya bersih, bupatinya bersih, semua bersih. Tapi kita itu munafik,” ujar dia.

“Ini tidak ditransparankan. Kita membangun kemunafikan yang kita lembagakan. Kita menutup sebenarnya biaya demokrasi berapa, tetapi hasilnya harus betul-betul orang-orang yang mempunyai bisa menjalankan demokrasi yang substansial itu kesejahteraan,” tutup dia.