Arief Poyuono Soal Tak Jadi Jubir Gerindra: Saya Terus Kritisi Jokowi

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selain Fadli Zon, elite Gerindra yang vokal lainnya dalam mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah Arief Poyuono. Sama seperti Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga tak masuk sebagai juru bicara khusus (Jubirsus) Partai Gerindra.

Poyuono mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Poyuono memastikan akan tetap menyampaikan suara masyarakat, sekalipun tak masuk sebagai jubirsus.

"Saya akan selalu bersama rakyat untuk terus mengkritisi Joko Widodo, pemimpin rakyat sejati, agar jangan sampai ditipu dan dikudeta nanti, alias dilengserkan kayak Suharto dari orang orang dalamnya," kata Poyuono kepada wartawan, Senin (9/12).

Menurut Poyuono, jubirsus Gerindra memiliki tugas mengamankan serangan terhadap pemerintah. Termasuk serangan terhadap Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam menyukseskan program Jokowi.

Meski begitu, Poyuono membantah, Gerindra membentuk Jubirsus lantaran pernyataan Poyuono selama ini kerap tak mewakili partai.

"Saya selama ini banyak menyuarakan suara rakyat karena untuk kepentingan rakyat, ya. Bukan kepentingan Prabowo atau pun Gerindra. Sebab Prabowo dan Gerindra itu corongnya rakyat dan selalu jadi harapan rakyat Indonesia untuk hidup lebih layak di negeri sendiri," tuturnya.

"Saya tidak punya darah kacung neolib atau kacung pemerintah serta kacung pemimpin rakyat palsu, yang bisa tidur nyenyak ketika rakyat ditindas dan dirampas haknya. Mohon maaf saja, ya," sambungnya.

Penunjukan jubirsus Gerindra merupakan mandat langsung dari Prabowo. Para jubirsus ini nantinya akan menyampaikan informasi dan sikap resmi Partai Gerindra, juga terkait posisi Gerindra sebagai salah satu parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Mereka yang ditunjuk menjadi jubirsus yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Sugiono, Ketua DPP Habiburokhman dan Ahmad Riza Patria.

Meski ada jubirsus, Muzani mengatakan, Gerindra tetap tak bisa melarang anggota lain di luar jubirsus untuk berbicara di depan publik.

"Kalau ada formalisasi mereka yang jadi jubir, mereka yang tidak jadi jubir, itu bentuk formalisasi saja supaya partai itu ada tata tertibnya atau tata kramanya. Seperti halnya presiden pada hakikatnya semua menteri itu kan jubir presiden," kata Muzani.