Arief Poyuono Tolak Hadir, Majelis Kehormatan Gerindra Tetap Sidang soal Isu PKI

Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra tetap menggelar sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan Wakil Ketua Umum Arief Poyuono, Selasa (23/6), terkait komentarnya menyebut isu PKI diungkit 'kadrun'.

"Arief Poyuono selaku teradu tidak hadir baik secara fisik maupun virtual. Majelis memutuskan untuk tetap melanjutkan agenda persidangan walaupun teradu tidak hadir," kata Pimpinan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada kumparan, Selasa (23/6).

Dalam sidang tersebut, Majelis Kehormatan sudah mendengar beberapa poin-poin pengaduan yang disampaikan oleh teradu belasan ketua DPD Gerindra, salah satunya Ketua DPD Sumbar Andre Rosiade.

"Sebagian Majelis Kehormatan telah memberikan pendalaman. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda lanjutan pendalaman oleh anggota majelis dan mendengar keterangan saksi-saksi," lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sejauh ini, materi yang memberatkan Arief yaitu pernyataanya yang menyebut 'PKI dimainkan kadrun' dalam sebuah video YouTube yang beredar di media sosial dan menjadi polemik.

Habiburokhman menjelaskan tak seharusnya yang bersangkutan mengeluarkan pernyataan tersebut. Sebab, meski hanya pendapat pribadi, namun secara tak langsung membawa-bawa nama Gerindra.

"Ya enggak bisa dia bicara begitu karena sebagai Waketum yang dibicarakan terkait parpol. Kan pasti diidentikkan masyarakat dengan partai, kan itu jadi pertimbangan. Walaupun itu pribadi tapi tetap enggak bisa bertentangan dengan sikap politik partai," ujarnya.

"Kalau pun beda akan dia susah sendiri nanti makanya kita adili. Pernyataannya politis. Kita kan parpol pasti akan dikaitkan dengan Gerindra," tambahnya.

Menurutnya, jika nanti yang bersangkutan tetap tak menghadiri sidang, maka Majelis Kehormatan Partai Gerindra tetap akan menjatuhi putusan.

"Satu perkara biasanya 3 kali sidang," tandas Habiburokhman.

--------------------------

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.