Arsip Rahasia ‘65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing

Soeharto (Foto: Larry Burrows/ LIFE)

Sebanyak 39 dokumen rahasia milik Amerika Serikat terkait peristiwa Gerakan 30 September 1965 dibuka kepada publik, Selasa (17/10). Dari dokumen-dokumen itu terungkap sejumlah pengetahuan, di antaranya rencana kudeta terhadap Sukarno, kekejaman pembantaian terhadap orang-orang yang terhubung maupun terduga Partai Komunis Indonesia, perintah pembunuhan massal oleh Soeharto, dan keterlibatan Amerika Serikat.

Semua itu menguatkan banyak hasil penelitian yang mengungkapkan bukti-bukti kuat pengetahuan tentang tragedi 52 tahun lalu tersebut. Termasuk tentang dugaan adanya peran aktif AS dalam kudeta dan pembunuhan massal.

Kelindan peran AS dalam kurun tahun menentukan sejarah Indonesia itu sulit dilepaskan dengan keterlibatan Angkatan Darat dan Soeharto.

Kedekatan hubungan Sukarno dengan PKI saat itu membuat AS kesulitan dalam melobi Sukarno untuk mencapai kepentingan-kepentingan AS di Indonesia. Sukarno paham betul bahwa AS bagaimanapun merupakan negara yang ia sebut memiliki kepentingan neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Kampanye anti-nekolim yang berarti juga anti-AS pada 1960-an cukup populer di tingkat akar rumput.

Indonesia merupakan objek penting bagi AS saat itu. Selain keinginan untuk merampok kekayaan sumber daya alam, Indonesia dianggap sebagai pemain besar dan menentukan dalam memengaruhi negara-negara di Asia Tenggara. Maka mencongkel Sukarno dari kekuasaannya menjadi langkah taktis dan wajib bagi AS.

Ketika peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan setelahnya diikuti pembantaian massal oleh Angkatan Darat Indonesia, AS diam-diam memberikan dukungan untuk keberlangsungan operasi tersebut dan kudeta terhadap Sukarno.

Soeharto di Lubang Buaya (Foto: tribunal1965.org)

Telegram dari Dubes AS di Indonesia Marshall Green kepada Departemen Luar Negeri AS pada 5 Oktober 1965 menyebutkan lima poin, di mana pada poin keempat tertulis “Pedoman berikut ini mungkin menyediakan sebagian dari jawaban apa sikap kita sebaiknya”.

Pada poin keempat itu tercantum sembilan pedoman, enam di antaranya sangat jelas, yaitu: pertama, menghindari keterlibatan secara terbuka saat perebutan kekuasaan terungkap; kedua, secara diam-diam, bagaimanapun, menunjukkan dengan jelas kepada orang-orang penting dalam militer seperti Nasution dan Soeharto keinginan kita (AS) untuk memberikan bantuan yang kita bisa, sementara pada saat yang sama menyampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita mesti menghindari munculnya keterlibatan atau gangguan dengan cara apapun.

Ketiga, memelihara dan jika mungkin memperpanjang kontrak kita (AS) dengan militer. Keempat, menghindari gerakan yang bisa diartikan sebagai catatan ketidakpercayaan dalam tentara. Kelima, menyebarkan kisah tentang kesalahan, pengkhianatan, dan kebrutalan PKI. Keenam, memberikan dukungan melalui informasi dan sarana lainnya.

Keterlibatan AS juga tercatat dalam Dokumen 8 yang memuat surat tertanggal 23 Oktober 1965 dari Norman Hannah, penasihat politik komandan pasukan AS di Pasifik, kepada Dubes AS untuk Indonesia, Marshall Green. Dokumen itu mengungkapkan kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada Angkatan Darat dalam melakukan pembunuhan massal.

“Kemungkinan yang cukup tinggi bahwa AD Indonesia akan meminta bantuan kita untuk melawan pemberontakan PKI,” tulisnya. Permintaan semacam itu, dia berspekulasi, “dapat mencakup apapun mulai dari operasi dan bantuan tersembunyi hingga angkutan, dana, peralatan komunikasi, maupun senjata.”

Seminggu kemudian, Marshall Green mengajukan permohonan agar pemerintahan Presiden AS Lyndn Baines Johnson, “mendalami kemungkinan diberikannya bantuan jangka pendek satu kali saja, secara tersembunyi, dan tanpa bisa dilacak sumber bantuan tersebut.”

Bersamaan dengan itu dimulailah perluasan dukungan tersembunyi Paman Sam pada Angkatan Darat yang kemudian mencakup dana, peralatan komunikasi, dan senjata. AS mengetahui betul perburuan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait atau pun dituduh PKI sedang berlangsung, baik dilakukan oleh Angkatan Darat maupun organisasi masyarakat berbasis agama.

Padahal seperti terungkap dalam telegram bernomor 1516 dari American Embassy di Jakarta kepada Secretary of State tertanggal 20 November 1965, banyak dari orang-orang yang dituduh sebagai anggota dan pendukung PKI tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Gerakan 30 September.

Dituliskan dalam telegram tersebut bahwa menurut seorang “jurnalis Australia yang bisa diandalkan” yang baru kembali dari Jawa Tengah, “sebuah sumber PKI yang menyatakan dirinya dekat dengan 50 orang tokoh terpenting PKI Yogyakarta menyatakan PKI tidak menerima pemberitahuan sebelumya tentang Gerakan 30 September dan bahwa terdapat kebingungan besar dalam partai tentang apa yang perlu mereka lakukan”.

Jurnalis itu menemukan kader-kader PKI di wilayah lokal tersebut “sepenuhnya bingung dan menyatakan tidak tahu apa-apa tentang Gerakan 30 September sebelum terjadinya peristiwa”. Artinya, AS mengetahui itu semua namun tetap mendukung operasi pembantaian.

Sebab AS menginginkan Sukarno digulingkan jika ia tetap mempertahankan kedekatan hubungannya dengan PKI. Keinginan itu sudah ada bahkan sebelum tahun prahara itu bergulir. Dalam Economic With Guns: Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru karya Bradley R. Simpson yang dikutip dalam buku “Kronik ‘65”, disebutkan CIA mengirim memo kepada Deplu AS pada 18 September 1964, berisi:

“Sekarang CIA mengajukan tugas yang lebih besar--mengintensifkan operasi-operasi rahasia yang dimaksudkan untuk menggalang kekuatan di antara kelompok dan organisasi nonkomunis serta mendorong aksi langsung terhadap PKI sebagai sebuah partai. Seluruh tindakan ini bertujuan untuk menghasut dan mendorong perselisihan internal antara elemen komunis dan non-komunis.”

Para tahanan politik Tragedi 1965. (Foto: Joop Morieed via tribunal1965.org)

Pasca-Gerakan 30 September terjadi, Sukarno bersikeras menepis tuduhan PKI sebagai dalang dari peristiwa itu. Sementara dari pihak Angkatan Darat terus-menerus mengampanyekan yang sebaliknya. Ini membuat jalan pergantian rezim seperti yang diinginkan oleh AS dengan dukungan AD tidaklah mudah.

Berdasarkan buku 1965 Indonesia and the World yang dikutip dalam sumber yang sama, disebutkan bahwa AS memang bersedia memberikan bantuan untuk militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Menteri Luar Negeri AS Dean Rush pada 13 Oktober 1965 menyimpulkan, waktunya telah tiba “untuk memberi beberapa isyarat kepada militer mengenai sikap AS terhadap perkembangan terakhir dan terkini”.

Menunjuk keberhasilan operasi AD terhadap PKI, Rush menulis, “...bersedia atau tidaknya tentara untuk menuntaskan aksinya terhadap PKI tergantung kepada (atau harus dipengaruhi oleh) AS, kita (AS) tidak ingin melewatkan kesempatan bagi AS untuk bertindak”.

Sementara itu, Jenderal Nasution mengirimkan ajudannya untuk mendekati Duta Besar AS Marshall Green dan meminta bantuan komunikasi portable untuk digunakan Panglima Tertinggi AD. Perkembangan penting lainnya ialah munculnya nama Soeharto sebagai calon Panglima AD untuk menggantikan panglima sebelumnya.

Dokumen The President’s Daily Brief, Central Intelligence Agency tertanggal 11 Oktober 1965 yang dikutip dari “Kronik ‘65” menyebutkan, CIA mengirimkan laporan kepada Presiden AS yang menyatakan bahwa di tubuh AD sudah muncul dan disetujui sebuah nama untuk diajukan menggantikan Panglima AD. Nama itu adalah Soeharto.

“Sejumlah Jenderal AD setuju untuk mengajukan hanya satu nama sebagai pilihan, Jenderal Soeharto. Tinggal dilihat apakah mereka mampu menyodorkan nama itu atau apakah Sukarno akan melakukan muslihatnya kepada para jenderal sehingga seseorang yang lebih bisa diterima sesuai keinginan Sukarno sendiri.”

Akhirnya, pada 16 Oktober 1965, Presiden Sukarno melantik Mayjen Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta. Sukarno memberikan tugas kepada Soeharto untuk menyempurnakan AD dan membuat AD lebih kompak serta lebih kuat. Pangkat Soeharto dinaikkan menjadi Letnan Jenderal.

Pada hari pertama menjabat, 17 Oktober 1965, menurut Taufik Abdullah dalam Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian III Berakhir dan Bermula dikutip dari “Kronik ‘65”, Soeharto menyampaikan pengumuman resmi kepada semua personel AD bahwa PKI merupakan dalang peristiwa G30S dan pengkhianat bangsa. Dia juga mengumumkan bahwa tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila.

Pada 1 November 1965, menurut data Bradley, pemerintah AS mengontak Jenderal Sukendro terkait bantuan yang akan diberikan kepada tentara. Sukendro adalah salah satu kontak tingkat tertinggi CIA di kalangan AD. Bersama salah satu agen CIA di Bangkok, Sukendro mendiskusikan bantuan peralatan komunikasi, senjata ringan dan keperluan lain. Nilai totalnya mencapai 1 juta dolar AS.

Empat hari kemudian, pemerintah AS menyetujui pemberian bantuan kepada tentara Indonesia dan membentuk mekanisme rahasia untuk menyalurkan bantuan ini. Gedung Putih juga memberikan kewenangan kepada CIA guna mendistribusikan senjata ringan kepada militer untuk dipergunakan kelompok pemuda muslim dan pemuda nasional anti-PKI di Jawa Tengah.

Demikian hari demi hari yang gelap itu berlalu, pembantaian, pengasingan, dan pemenjaraan tanpa pengadilan terjadi. Hingga akhirnya Soeharto berhasil mencapai puncak kekuasaan pada Maret 1967. Sebuah kesuksesan yang diinginkan oleh AS dan Soeharto sendiri.

Soeharto dan Victor Marignen (Foto: Wikimedia Commons)

Salah satu kebijakan awal Soeharto ketika menjabat sebagai presiden ialah membuka keran investasi untuk perusahaan-perusahaan asing seluasnya. Perihal ini tercatat dalam telegram bernomor A-521 dari American Embassy di Jakarta kepada Department of State tertanggal 10 Mei 1967.

Dokumen tersebut menyebutkan upaya Soeharto mendorong perusahaan-perusahaan barat untuk kembali ke Indonesia melalui penyusunan undang-undang investasi asing baru, serta penandatanganan kesepakatan konsesi dengan perusahaan minyak, pertambangan, dan kayu.

Kemudian Dokumen 39 yang berisi catatan Ketua Business International Corporation, Elliott Haynes, pada Desember 1967, menjelaskan pengamatan Hayness atas lebih dari 40 pertemuan dengan tokoh kunci Indonesia dan eksekutif internasional dari Eropa, AS dan Jepang. Pertemuan-pertemuan itu diadakan untuk mendiskusikan sebuah pertemuan meja bundar mengenai investasi di Indonesia.

Setelah bertemu dengan Marshall Green, Haynes menyimpulkan bahwa pengaruh militer dalam pemerintahan telah meningkat secara nyata. Ia mencatat, “tentara telah mengambil alih pemerintahan provinsi sampai ke tingkat yang sangat rendah, kontrol politik di tingkat akar rumput yang dapat menyebabkan kontrol Angkatan Darat dalam skala luas yang jangka panjang,” dan bahwa negara “tidak siap untuk pemilihan umum.”

Dia juga mencatat bahwa perusahaan multinasional, termasuk Uniroyal dan Goodyear, tertarik untuk beroperasi di Indonesia. Dan bahwa sebagian besar tokoh Indonesia yang diajaknya berbicara sangat ingin merestrukturisasi ekonomi Indonesia untuk mempermudah investasi asing.

Musim telah berganti.