Arsjad: Ganjar di Jateng Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Bacapres dan Bacawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, yakin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen memberantas korupsi apabila terpilih sebagai capres-cawapres di 2024.

Menurut Arsjad, komitmen ini tak hanya diucapkan tapi sudah ditunjukkan Ganjar saat memimpin Jawa Tengah.

"Apa yang sudah dilakukan Mas Ganjar, di Jateng mboten [tidak] korupsi, mboten ngapusi [tidak berbohong]. Ini jelas apa yang dilakukan Mas Ganjar. Kita lihat bangun 29 desa antikorupsi di Jateng, penyuluhan antikorupsi," kata Arsjad dalam acara Indonesia Integrity Forum 2023 di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

"Hilirisasi keuangan cegah kebocoran anggaran Rp 1,2 T. Jateng juga provinsi paling integritas. Komitmen sudah dilaksanakan Mas Ganjar, bukan hanya retorika, sudah dilaksanakan dan ingin tak hanya di Jateng tapi Indonesia," imbuh dia.

Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid, Jubir Anies Baswedan Sudirman Said, hingga Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak dalam diskusi Indonesia Integrity Forum 2023 di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Selain itu, Arsjad juga mengingatkan semangat antikorupsi sudah sering disampaikan Mahfud sebagai Menkopolhukam. Mulai dari pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga skandal Asabri.

"Pak Mahfud jelas ketegasan beliau, sangat pro antikorupsi, bagaimana beliau push. Beliau ungkap TPPU, Asabri, proyek satelit. Banyak hal dilakukan keduanya," ujar dia.

Arsjad lalu menanggapi soal sikap fraksi PDIP yang tak sepenuhnya mendukung RUU Perampasan Aset di DPR. Padahal RUU ini sudah lama didorong Jokowi untuk dibahas, sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Arsjad, jika Ganjar-Mahfud terpilih jadi presiden dan wapres tak akan serta merta satu sikap dengan partai.

"Pak Ganjar dan Prof Mahfud bukan milik partai, milik semua. Harus disodorkan oleh partai itu masalah UU. Dan clear komitmen mereka terhadap antikorupsi," kata dia.

"Di jateng bisa lihat track record Ganjar, pandangan beliau dan PDIP di Jateng kadang beda. Di Jateng jelas, di situ (basis) PDIP, di mana banyak Mas Ganjar lakukan di luar konteks yang diinginkan PDIP," tandasnya.