Arteria Dahlan: Enggak Perlu Jokowi Kita Tumbangkan, Kita Perbaiki Saja Semuanya

Anggota DPR Habiburokhman (kiri) dan Arteria Dahlan (kanan) mengikuti sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/6/2023). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Anggota DPR dari PDIP Arteria Dahlan mengkritik Presiden Jokowi atas peristiwa yang Revisi UU Pilkada yang menyebabkan protes di mana-mana.

"Kayak kemarin kita katakan, kalau trust public sudah tidak ada sama negara, apalagi sekarang ini tidak ada sama presiden ya, Presiden kita ini beda lho dengan tempat lain, kita ini presiden sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan, itu yang kemarin tercederai," ujar Arteria saat dijumpai di kompleks parlemen, Jakpus, Jumat (30/8).

Dia menilai Jokowi telah bertindak melewati aturan-aturan bernegara.

"Presiden sebagai kepala negara wajib menjalankan konstitusi, ternyata tercederai. Konstitusinya diabaikan, dikangkangi, disiasati, dilawan, dilabrak. Presiden sebagai kepala pemerintahan wajib menjalankan undang-undang selurus-selurusnya, itu pun dikesampingkan. Bayangkan ada Undang-undang Pilkada yang berlaku PKPU yang bertentangan juga," sambungnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi telah melebihi tindakan pemimpin mana pun di dunia.

"Nah gak bisa di belahan dunia mana pun, tidak ada penguasa yang bisa melewati atau melawan konstitusi dan undang-undang. Jatuh semua," kata Arteria.

Dia meminta semua pihak mengambil hikmahnya dan memperbaiki semuanya.

"Saya menyarankan kita ya sudahlah baik-baik saja, enggak perlu ini, Pak Jokowi kita tumbangkan, kita jatuhkan Kita perbaiki aja semuanya. Semua memperbaiki diri," sambungnya.

Arteria menegaskan rakyat harus menjadi epicentrum segala aturan bernegara. Tidak boleh ada lagi istilah hukum adalah milik penguasa di Indonesia.

"Belakangan ini, saya ini orang hukum, saya banyak ditanya orang, ini hukumnya gimana? Kalau kayak begini, saya bilang, saya gak mau jawab, karena sekarang kita gak berlaku lagi hukum. Yang berlaku lagi kekuasaan, tanya sama yang punya kekuasaan tau hasilnya apa. Nah, gak boleh lagi," tegasnya.