AS Rilis Dokumen Baru Soal Prabowo: Penculikan dan Benci Politik

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: ANTARA FOTO/PBNU/Junaidi Mahbub)

AS merilis dokumen-dokumen rahasia terkait kondisi Indonesia di masa sebelum reformasi. Dalam dokumen tersebut, nama Prabowo Subianto kembali mengemuka, salah satunya soal keterlibatannya dalam penculikan mahasiswa.

Pada Selasa (24/7), Arsip Keamanan Nasional AS (NSA) merilis arsip-arsip intelijen berjudul "AS Mempromosikan Hubungan Dekat dengan Militer Ketika Kekuasaan Suharto Akan Berakhir pada 1998". Dokumen-dokumen yang dirilis itu memuat laporan NSA soal militer Indonesia pada peristiwa reformasi, di antaranya penculikan mahasiswa.

"Catatan itu menunjukkan pejabat AS mengetahui keterlibatan militer dalam penculikan dan penghilangan para aktivis mahasiswa saat itu, tapi menganggap peran tentara penting dalam stabilitas politik di negara itu," tulis pengantar publikasi arsip-arsip tersebut.

Dalam salah satu dokumen berjudul "Siapa di balik penghilangan?" staf politik Kedubes AS di Jakarta yang hanya disebut dengan nama Poloff mengutip sumber mahasiswa yang mengatakan Letnan Jenderal Prabowo terlibat dalam penculikan pada 1998.

"Fasilitas yang digunakan untuk menahan aktivis yang hilang bisa jadi adalah fasilitas Kopassus di selatan Jakarta. Sumber mahasiswa mengatakan, unit Kopassus dan mantan komandannya, Letjen Prabowo, terlibat," bunyi dokumen itu.

Dokumen NSA soal Prabowo (NSA Archive) (Foto: Dok. NSA)

Menurut mahasiswa, penghilangan dilakukan Grup 4 Kopassus yang masih dalam kendali Prabowo. "Penghilangan diperintahkan oleh Prabowo, yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," tulis dokumen itu.

Sebenarnya kabar ini telah lama muncul dan telah sering dibantah oleh Prabowo. Sebelumnya dia selalu menekankan tidak terlibat dalam penculikan 1998, termasuk ketika pemilu presiden 2014.

Dokumen NSA soal Prabowo (NSA Archive) (Foto: Dok. NSA)

Isu Basi

Bantahan kali ini juga disampaikan oleh pihak Prabowo. Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan isu penculikan ini adalah daur ulang yang sudah basi.

"Secara umum isu penculikan ini adalah isu daur ulang yang sudah basi. Kami harap kita semua tidak ikut menggoreng isu tersebut, lebih baik kita konsentrasi bagaimana mengatasi situasi ekonomi yang sekarang semakin sulit," kata Sufmi dalam pernyataan tertulisnya.

Sufmi juga mengatakan bahwa dokumen itu bukan dokumen hukum, melainkan dokumen intelijen yang metode pengumpulan informasinya tidak tepat. Sumber dalam dokumen itu, kata dia, adalah mahasiswa sehingga sifatnya asumtif.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Ricad Saka/kumparan)

"Putusan pengadilan kasus Tim Mawar jelas sekali tidak ada nama Pak Prabowo," kata Sufmi.

"Kesaksian tersebut bukan hanya bersifat 'testimonium di auditu (kesaksian katanya)' tetapi juga tidak memiliki relevansi karena tidak didukung secuil pun keterangan saksi lain," ujar Sufmi lagi.

Benci Politik

Selain isu penculikan, dalam dokumen AS juga disinggung soal pertemuan Prabowo dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth. Dalam pertemuan itu, keduanya membicarakan berbagai hal.

Dalam salah satu kutipannya, Prabowo mengatakan "Saya benci politik".

"Saya benci politik. Saya ingin militer keluar dari politik. Kunci untuk mempercepat transformasi ini adalah pendidikan," kata Prabowo dalam dokumen AS itu.

Dokumen NSA soal Prabowo (NSA Archive) (Foto: Dok. NSA)

AS menyebutkan Prabowo menginginkan kepemimpinan di Indonesia seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Thailand. Dia ingin mengirimkan puluhan perwira TNI untuk bersekolah di Amerika Serikat dan Inggris.

"Prabowo ingin Indonesia dipimpin oleh yang terbaik dan tercerdas, dan mereka harus berpendidikan baik," tulis dokumen AS.

Kendati mengatakan "benci politik", kini Prabowo aktif berpolitik dan digadang menjadi calon presiden untuk yang kedua kalinya untuk berhadapan dengan Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019.

Prabowo Subianto. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Menurut anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, perkataan itu justru membuktikan "pemikiran Prabowo sudah jauh ke depan."

"Pernyataan itu pada saat Prabowo jadi militer aktif. Prabowo itu lulusan terbaik Fort Benning, dia tahu persis bahwa militer tidak harus berpolitik," kata Andre saat dihubungi kumparan, Rabu (25/7).

"Karena tentara harus profesional. Kan, tentara sesuai amanat reformasi kembali ke barak. Sudah betul itu," lanjut Andre.