AS Siapkan Draf Pasukan Perdamaian Gaza, Butuh Restu DK PBB

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan mengenai situasi di Timur Tengah termasuk serangan Iran baru-baru ini terhadap Israel di markas besar PBB di New York City, Kamis (14/4/2024) Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/11) mengedarkan rancangan teks pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

Beredarnya rancangan teks itu disampaikan dua diplomat AS yang minta namanya dirahasiakan. Mereka mengatakan rancangan nantinya akan dibahas oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB serta mitra internasional lainnya.

Draf yang disampaikan AS disiapkan sebagai titik awal diskusi pembentukan pasukan internasional di Gaza. Dibutuhkan konsensus dari DK PBB untuk pembentukan pasukan tersebut.

Suasana bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Kota Gaza, Rabu (29/10/2025). Foto: OMAR AL-QATTAA/AFP

Kantor berita Associated Press melaporkan, pembahasan pembentukan pasukan internasional kemungkinan besar akan ditentang oleh China dan Rusia. Mereka adalah anggota tetap DK PBB.

AS sendiri mengindikasikan keinginan membentuk pasukan internasional di Gaza tidak diveto negara lain.

Terkait pembentukan pasukan stabilisasi internasional, sejumlah negara Arab menyatakan minatnya. Tetapi mereka meminta PBB memberikan dukungan atas rencana tersebut sebelum akhirnya pasukan dari negara-negara Arab ikut serta.

Indonesia yang juga berniat bergabung dengan pasukan perdamaian di Gaza, sebelumnya menegaskan bahwa pengiriman pasukan harus di bawah mandat PBB.

Sekjen PBB Antonio Guterres saat memberikan keterangan kepada sejumlah jurnalis di Doha, Qatar, menegaskan, nantinya setiap pembentukan entitas di Gaza harus mendapat mandat dari DK PBB.

“Yang kami yakini adalah bahwa entitas apa pun yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi mandat dari Dewan Keamanan,” ucap Guterres seperti dikutip dari Associated Press.

Isi Draf Usulan AS

Dalam draf yang diusulkan AS, jika pasukan itu terbentuk, maka akan diberi mandat penuh menjaga keamanan di Gaza sampai 2027.

Saat bersamaan akan pula dibentuk otoritas bernama Dewan Perdamaian di Gaza. Mereka akan diberi tugas memerintah sementara di Gaza.

Selain itu, draf itu mengungkap bahwa pasukan internasional di Gaza akan bekerja sama dengan mendapat konsultasi penuh dari Mesir dan Israel.

Pasukan perdamaian juga akan diberi tugas menjaga keamanan di perbatasan bersama polisi Palestina.

Masuknya bantuan kemanusiaan turut dibahas dalam draf itu. Nantinya setiap bantuan kemanusiaan yang masuk akan dikoordinasikan dengan negara lain. Pasukan internasional bertugas memastikan bantuan itu tepat sasaran dan tidak diambil ke wilayah lain.