AS Veto Desakan Dewan Keamanan PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

Pertemuan Dewan Keamanan PBB di Nagorno-Karabakh, di markas besar PBB di New York City. Foto: Bryan R. Smith / AFP

Amerika Serikat memveto permintaan Dewan Keamanan PBB yang mendesak Israel segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza. Padahal dari 15 anggota dewan, 13 di antaranya mendukung resolusi singkat yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu, sedangkan Inggris memilih abstain.

"Pesan apa yang akan kita kirimkan kepada rakyat Palestina jika kita tidak bisa bersatu untuk menyerukan menghentikan aksi pengeboman tanpa henti di Gaza?" tanya Wakil Duta Besar UEA untuk PBB, Mohamed Abushahab, kepada para anggota dewan dilansir Reuters, Sabtu (9/12).

Namun Amerika Serikat dan Israel tetap ngotot menentang gencatan senjata dengan dalih hal itu hanya akan menguntungkan Hamas--yang mereka tuding sebagai teroris. AS hanya mendukung jeda pertempuran untuk melindungi warga sipil dan pembebasan sandera oleh Hamas.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, mengatakan bahwa resolusi yang diajukan oleh UEA tidak berimbang dan "tidak relevan dengan kenyataan dan tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret."

"AS sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi ini untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menjadi benih perang berikutnya," klaim Wood.

Lebih dari 17 Ribu Warga Palestina Tewas

Warga Palestina mencari perlindungan di samping jenazah yang ditutupi setelah serangan udara Israel di dekat rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia di Jalur Gaza utara pada 22 November 2023. Foto: Mohammad Ahmad/AFP

Sekitar 17.487 warga sipil Palestina tewas selama lebih dari dua bulan gempuran tentara penjajah Israel. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak, padahal Israel menyebut serangannya bertujuan untuk mematikan pasukan Hamas.

Kini sebagian besar wilayah Gaza telah hancur dan menjadi puing. PBB mencatat, sekitar 80% penduduk Jalur Gaza terpaksa mengungsi dan harus berhadapan dengan bahan makanan, bahan bakar, air, dan obat-obatan yang menipis karena pasokannya diblokade oleh pasukan Israel.

Hal inilah yang membuat Sekjen PBB, Antonio Guterres, menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan untuk menyerukan gencatan senjata segera. Ia menyebut, meski meski serangan Hamas pada 7 Oktober adalah hal yang brutal, namun memberikan hukuman kolektif pada seluruh rakyat Palestina jelas tidak dibenarkan.

Namun AS, sebagai negara yang memasok bantuan militer bernilai miliaran dolar kepada Israel, memveto resolusi itu. Mereka tetap menentang usulan Dewan Keamanan PBB meski WHO pun sudah mengeluarkan peringatan bahwa ada sebuah peradaban yang runtuh di Gaza.

"Orang-orang mulai menebang tiang-tiang telepon hanya untuk mendapatkan sedikit bahan bakar agar bisa tetap menghangatkan tubuh atau memasak, itu pun jika mereka punya bahannya," kata juru bicara WHO, Christian Lindmeier, dilansir AFP.