AS Veto Resolusi DK PBB yang Dianggap Tidak Akui Hak Israel Membela Diri

19 Oktober 2023 11:01 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
zoom-in-whitePerbesar
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan jeda kemanusiaan pada konflik Israel-Hamas. Resolusi dianggap AS tidak mengakui hak membela diri.
ADVERTISEMENT
Sebanyak 12 dari 15 anggota dewan mendukung resolusi diajukan Brasil. Dalam resolusi terdapat kecaman atas serangan oleh Hamas ke wilayah Israel.
Dua negara abstain pada adalah Rusia dan Inggris. Sedangkan AS menjadi satu-satu negara menolak dan langsung menggunakan hak veto.
"AS kecewa karena resolusi tidak menyebut hak Israel membela diri," kata Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield seperti dikutip dari Reuters.
Veto diambil saat Presiden Joe Biden melawat ke Israel demi menunjukkan dukungan AS terhadap Israel. Namun, Biden memakai lawatan demi mendesak Israel mengizinkan bantuan masuk ke Gaza.
Biden juga memperingatkan Israel mengenai potensi bencana kemanusiaan di Gaza.
Atas sikap AS, Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan menyampaikan teruma kasih. Erdan mengatakan, resolusi itu begitu buruk.
ADVERTISEMENT
"Washington terus berdiri bersama pada saat dibutuhkan," kata Erdan.
Saat berbicara di DK PBB utusan Palestina Riyad Mansour memperingatkan bahaya bila terus berlangsung.
"Membunuh lebih banyak warga Palestina tidak membuat Israel aman," tegas Mansour.

DK PBB Tak Mampu Jalankan Fungsi

Sidang luar biasa OKI di Jeddah atas prakarsa Arab Saudi membahas krisis Gaza karena serangan Israel, Rabu (18/10/2023). Foto: OKI
Terpisah, Indonesia dalam sidang luar biasa OKI di Jeddah membahas krisis Gaza pada 18 Oktober, menyebut DK PBB tak mampu menjalankan fungsinya.
“Mengingat Dewan Keamanan PBB tidak mampu menjalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat OKI harus mendesak Majelis Umum PBB untuk mengadakan emergency session,” kata Menlu Retno dalam jumpa pers virtual, 19 Oktober 2023.
Retno menegaskan bahwa perdamaian abadi tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya hak bangsa Palestina.
ADVERTISEMENT
“Di akhir pernyataan, Indonesia mengingatkan kembali bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak bersama-sama,” ujar dia.
“Indonesia tidak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina. Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina,” tutur Retno.