Asal Mula Masuknya Anggaran Pembelian Lem Aibon Rp 82 M di RAPBD DKI
PerbesarAnggaran lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar dalam RAPBD 2020 Provinsi DKI Jakarta menghebohkan masyarakat. Sebab, anggaran sebesar itu dinilai tak wajar ada di RAPBD 2020 untuk alokasi penyediaan lem aibon.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menjelaskan hal itu berawal dari penyusunan anggaran Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
"Saya coba jelaskan, bahwa itu adalah anggaran BOP (Belanja Operasional Pendidikan) yang memang penyusunan Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA)-nya disusun di Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Jakarta Barat," kata Syaefuloh dalam konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (30/10).
Syaifullah mengatakan tujuan penyusunan BOP ini adalah untuk membiayai operasional pendidikan di seluruh sekolah dasar yang ada di wilayah Jakarta Barat yang totalnya mencapai 209 sekolah. Kemudian anggaran itu disusun berdasarkan jumlah murid berdasarkan yang ada di se-wilayah Jakarta Barat dikalikan tarif untuk BOP.
"Satu murid adalah Rp 150 ribu, per siswa per bulan. Sehingga, diperoleh pagu untuk satu tahun totalnya Rp 182 miliar sekian. Ini adalah hak untuk seluruh sekolah, menjalankan sekolah dalam rangka melayani masyarakat atau para peserta didik," ungkapnya.
Namun, dalam proses penyusunan anggaran di suku dinas, dituntut untuk memasukkan komponen-komponen tertentu, seperti lem aibon dan pulpen.
"Kalaupun memang pada saat itu real komponen yang dibutuhkan atau kegiatan yang dibutuhkan betul-betul akan dilakukan seyogyanya menunggu komponen atau uraian kegiatan yang disusun oleh masing-masing sekolah," ujarnya.
"Karena uraian kegiatan komponen belum tersedia di seluruh sekolah masih dalam proses. Maka, teman-teman suku dinas menginput komponen sementara yang nanti akan digantikan dengan komponen-komponen yang diinput oleh suku dinas," kata Syaefuloh.
Secara umum kata Syaefuloh, ada dua rekening yang ditulis oleh suku dinas. Dari Rp 182 miliar tersebut terdiri dari alat laboratorium, kemudian alat APK Rp 134 miliar yang di dalamnya ada lem aibon.
"Pak Gubernur beberapa kali juga memberikan arahan kepada kami. Dan Pak Gubernur telah memberikan berbagai macam penelusuran atau penyisiran anggaran yang ada di SKPD," ujar Syaefuloh.