Asfinawati: Ada Pendapat Sesat Agar Capim KPK Terafiliasi Jaksa-Polisi

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Penggiat HAM sekaligus Plt. Ketua Bidang Studi Hukum Pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Asfinawati, mengungkap adanya suatu upaya dari pihak tertentu agar posisi pimpinan dan Dewas KPK harus berasal dari Polri dan Kejaksaan. Ia menilai hal itu sesat.

"Beberapa tahun belakangan ini ada upaya mengarusutamakan harus ada orang kejaksaan, ada selalu ada orang kepolisian yang duduk di KPK, nah pendapat itu tentu saja kalau sebagai sebuah perwakilan adalah pendapat yang sesat," kata Asfinawati dalam sebuah diskusi dengan tema Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029 dalam Jeratan Presiden Joko Widodo di Kemang, Minggu (6/10).

Menurutnya, hal itu adalah sesat. Sebab, jika terjadi permasalahan hukum di masing-masing instansi akan menimbulkan ketidak independenan. Bahkan ada upaya intervensi dari atasan yang bersangkutan.

"Ketika terjadi Jaksa Agung atau Kapolri yang korup, jika anggota pimpinan KPK adalah mereka yang berasal dari institusi tersebut dan berada di bawah jabatan Jaksa Agung atau Kapolri, ini bukan tidak secara hitungan di atas kertas akan sangat mustahil mereka bisa independen," ujarnya.

Asfin menilai mestinya pimpinan KPK diisi oleh orang yang benar-benar 'baru' atau belum pernah menduduki jabatan tertentu. Hal tersebut untuk menjaga independensi dalam menangani suatu kasus.

"Orang yang betul-betul fresh, orang yang baru sama sekali, orang yang tidak pernah mengenal birokratisasi, orang yang masih jiwanya tersentak melihat kejanggalan-kejanggalan," ujar dia.

"Kita memperhatikan tidak ada komitmen yang serius dari Presiden Joko Widodo atau bahkan saya bisa katakan pelemahan KPK yang paling lunak ada pada pemerintahan Joko Widodo," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, panitia seleksi Capim dan Cadewas KPK telah merampungkan tugasnya dengan menyerahkan masing-masing 10 nama Capim dan Cadewas KPK kepada Presiden Jokowi, Selasa (1/10) kemarin. Nama-nama tersebut telah diterima dan dikantongi Jokowi.

Dari 10 nama tersebut terdapat pejabat Polri dan hakim.

Berikut daftar lengkap 10 nama Capim KPK yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky Indarti

10. Setyo Budiyanto