ASN Jangan Coba-Coba Pamer Harta dan Hidup Hedon, Bakal Diberi Sanksi

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (13/3/2023). Foto: KemenPANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berkomitmen untuk memastikan tak ada lagi ASN yang pamer harta. Dia menegaskan, ASN yang bergaya hedon akan langsung mendapat sanksi tegas.

"Ini, kan, arahan dari Bapak Presiden, ya, waktu rapat kabinet kemarin, Bapak Presiden menyampaikan kepada seluruh menteri kementerian/lembaga di rapat kabinet paripurna, untuk memerintahkan tidak ada lagi ASN kita yang pamer harta," kata Azwar Anas usai menghadiri diskusi CSIS di Jakarta, Selasa (14/3).

"Dan kita diminta untuk memperingatkan ke bawah. Tentu ini akan diberikan sanksi oleh inspektorat masing-masing, mulai dari pemberitahuan, peringatan sampai tentu langkah-langkah di internal inspektorat di masing," imbuh dia.

LHKPN yang tak sesuai akan turut dipantau oleh Kementerian PANRB. Menurut Azwar, ini pun berlaku di kementerian lainnya.

"LHKPN ini sudah ada aturan regulasinya, tentu harapan kita LHKPN bisa diisi dengan baik. Dan jadi indikator, tentu jika ada laporan itu akan ditindaklanjuti dan dicek apakah sesuai atau tidak. Setidaknya menjadi perisai," ujar dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azwar Anas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/2). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

"Itu kita mengingatkan ke mereka, kita sampaikan mudah-mudahan ini bisa jadi jalan untuk teman-teman lebih terbuka," jelas dia.

Di sisi lain, Azwar menerangkan pihaknya saat ini tengah fokus menyelesaikan integrasi kementerian dan lembaga lewat digitalisasi. Sehingga harapannya, berbagai persoalan bisa diselesaikan secara digital.

"Paling penting sekarang KemenPANRB sedang fokus bagaimana digitalisasi birokrasi ini mulai jalan. Karena lebih dari 27 ribu aplikasi sekarang ada di kementerian lembaga. Ini tentu akan menyulitkan rakyat untuk mendapatkan layanan, karena harus membuat akun yang banyak," ujar politikus PDIP ini.

"Maka, target dan arahan Presiden adalah menginterprobilitas layanan di setiap kementerian, kita integrasikan dalam sistem layanan sistem berbasis elektronik. Ke depan tidak ada lagi yang setiap inovasi menyelesaikan masalah dengan aplikasi. Banyak sekali aplikasi, tapi tidak menyelesaikan masalah," bebernya.