ASN Pemprov DKJ Boleh Berpoligami, Ini Syaratnya

Ilustrasi poligami. Foto: Meiliani/kumparan

Pj Gubernur DKJ, Teguh Setyabudi, mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Dalam Pasal 4 Pergub tersebut juga diatur mengenai izin beristri lebih dari satu orang atau poligami. Dijelaskan bahwa, izin berpoligami harus atas persetujuan atasan.

Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para ASN DKJ yang ingin beristri lebih dari satu. Hal ini diatur di dalam Pasal 5 Pergub tersebut.

Berikut bunyinya:

Pasal 5

1) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. alasan yang mendasari Perkawinan:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;

2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

3. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun Perkawinan;

b. mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis;

c. mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para Anak;

d. sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;

e. tidak mengganggu tugas kedinasan; dan

f. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

(2) Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat diberikan apabila:

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN yang bersangkutan;

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

e. mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.