Asosiasi Dapur MBG Mengadu ke DPR: Dianggap Biang Kerok, Keracunan Salah Kami
PerbesarSejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/7). Mereka mengeluhkan kemitraan yang menurut mereka tidak sejajar.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Syawaluddin, mengeluhkan pengelola dapur selalu disalahkan apabila ada kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan massal.
“Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” ucap dia dalam rapat di Gedung DPR itu.
“Satu yang menjadi catatannya bahwa, ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” tambahnya.
Padahal, menurutnya, pengelola dapur hanya menyediakan fasilitas untuk berjalannya program MBG. Ia pun meminta agar kesalahan menjadi tanggung jawab bersama.
“Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang disuspend,” ujar dia.
“Bahkan presiden kemarin menyampaikan bahwa kami adalah para-para maling. Saya tahu ini salah informasi yang diberikan kepada Presiden. Tetapi tolong, ya, proses kemitraan didudukkan sejajar,” lanjutnya.
Ia pun mengancam, bila kemitraan keduanya tidak adil, mereka siap menutup dapur-dapur MBG.
“Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini,” tegas dia.
“Kalau kemudian kami dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara secara nasional, Pak,” ancamnya.
Ia pun menilai, bila hal itu terjadi, maka akan sangat berbahaya untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
“Kalau ini kami lakukan, saya rasa program ini tidak akan jalan,” tegas dia.
“Dan ini gawat,” tutupnya.
Minta Komisi IX Kawal
Sementara itu, Ketua Umum Gapembi Alven Stony menegaskan, seluruh mitra tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut dia, keberhasilan program tersebut harus ditopang tata kelola yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada para mitra.
"Kami datang bukan untuk melemahkan Program MBG. Sebaliknya, kami ingin memastikan program ini berhasil. Karena itu kami memohon Komisi IX DPR RI mengawal Badan Gizi Nasional agar menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh mitra," kata Alven.
Ia menjelaskan, ribuan mitra telah menginvestasikan dana membangun dapur SPPG, merekrut tenaga kerja, serta membangun rantai pasok bersama petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Namun, berbagai perubahan kebijakan membuat para mitra menghadapi ketidakpastian.
"Banyak mitra menggadaikan aset, meminjam ke bank, bahkan mempertaruhkan seluruh tabungan keluarga karena percaya kepada program pemerintah. Setelah dapur selesai dibangun, justru muncul moratorium dan perubahan kebijakan yang membuat mereka kehilangan kepastian," ujarnya.
Menurut Alven, posisi mitra selama ini juga belum setara dengan BGN. Pemerintah memiliki program, sementara seluruh risiko operasional justru ditanggung para mitra.
"Kalau pembayaran terlambat, yang menanggung beban adalah mitra. Kalau muncul persoalan di lapangan, mitra yang pertama kali disalahkan. Padahal kami hadir untuk membantu negara menyukseskan program ini," katanya.