Asosiasi Pengusaha Haji dan Umrah Minta DPR Atur Regulasi Marketplace Asing

Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Foto: Shutterstock

Komisi VIII DPR RI rapat membahas RUU Perubahan atas Undang-Undang Haji dan Umrah dengan asosiasi pengusaha penyelenggara haji dan umrah, Senin (17/2).

Dalam rapat, Sekjen AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) Zaky Zakaria meminta agar DPR membuat regulasi yang tegas terkait ekosistem industri ini. Terutama dari potensi ancaman yang datang dari perusahaan internasional.

“Sekarang ada upaya marketplace dari luar, holding internasional, holding global, yang ini sudah masuk ke Indonesia untuk mengambil manfaat lebih besar lagi,” kata Zaky dalam rapat.

Zaky meminta agar pemerintah memihak pengusaha-pengusaha penyelenggaraan haji dan umrah yang mayoritas dikelola berbasis keumatan.

“Kita perlu bersinergi bersama bagaimana kita perlu melindungi ekosistem ini karena kalau kita tidak lindungi ekonomi yang berbasis keumatan ini akan hilang,” katanya.

“Kita juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar tidak hanya pusat, ada cabang, ada agen, ada pusat informasi dan lain-lain. Artinya menjaga ekosistem adalah satu sinergi yang perlu dijaga bersama,” lanjut Zaky.

Menurut Zaky jika marketplace dari luar ikut dalam penyelenggaraan haji dan umrah maka akan berdampak pada penerimaan pajak negara.

“Kalau market seperti ini sudah masuk ke Indonesia apa yang akan didapat oleh kita semua oleh pemerintah dari pajaknya,” tuturnya.

RUU Haji dan Umrah merupakan RUU inisiatif Komisi VIII DPR RI. RUU ini merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025.