Atasi Penembakan Massal, AS Luncurkan Satgas Berantas Kekerasan Online

Ilustrasi media sosial. Foto: Shutterstock

Amerika Serikat (AS) akan meluncurkan satuan tugas untuk mencegah kekerasan dalam wadah daring pada Kamis (16/6/2022).

Peluncuran itu akan memenuhi janji yang dibuat selama kampanye Presiden AS, Joe Biden.

Biden sempat mengumbar janji untuk membentuk kelompok ahli yang mempelajari pelecehan seksual, penguntitan, dan pornografi tanpa persetujuan dalam wadah daring.

Pihaknya berniat menggali hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dalam ranah digital dengan kekerasan dalam dunia nyata, terutama kaitannya dengan penembakan massal.

Inisiatif itu telah lama ditunggu-tunggu. AS segera mengabulkannya usai pembantaian berturut-turut di Uvalde dan Buffalo. Sebab, para pelaku tersebut mengungkap pola khas radikalisasi daring.

"Kami melihat ini berulang kali, kami melihat isu-isu ekstremisme dan bagaimana mereka berubah menjadi kekerasan," ujar pejabat senior Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Washington Post, Kamis (16/6/2022).

Wakil Presiden AS Kamala Harris. Foto: REUTERS

Wakil Presiden AS, Kamala Harris, telah mendedikasikan kariernya mengatasi eksploitasi daring. Harris lantas akan mengumumkan peluncuran satgas tersebut di Gedung Putih.

Agenda itu akan mengundang pejabat tinggi pemerintah, serta para penyintas pelecehan daring dan pakar masyarakat sipil.

Setelah diluncurkan, satgas akan menerima waktu 180 hari untuk membuat serangkaian rekomendasi kebijakan untuk pemerintah.

Mereka itu juga akan menghasilkan rekomendasi untuk perusahaan teknologi, sekolah, dan entitas lainnya. Pihaknya juga bisa membuat rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

Pihak terkait tidak akan fokus pada wadah media sosial tertentu. Satgas akan berupaya terlibat dengan pakar dan pemimpin industri untuk meningkatkan keamanan produk mereka.

Satuan tersebut diketuai bersama oleh Dewan Kebijakan Gender dan Dewan Keamanan Nasional.

Jaksa agung, sekretaris layanan kesehatan dan kemanusiaan, serta kepala badan federal dan dewan kebijakan lainnya juga termasuk ke dalam upaya tersebut.

Ilustrasi menguntit media sosial. Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan

Tugas mereka akan berfokus pada perilaku ilegal. Tindakan tersebut mencakup cyberstalking (penguntitan daring), perdagangan manusia, dan konten pelecehan seks anak-anak.

Gedung Putih menyadari adanya kekhawatiran atas pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, pihaknya menegaskan, satgas itu tidak akan melanggar kebebasan tersebut.

"Kami sangat memperhatikan masalah Amandemen Pertama," lanjut pejabat tersebut.

"Tetapi, pelarangan bahasa yang mengancam tidak dilindungi oleh Amandemen Pertama. Jadi sementara kami akan menavigasi masalah tersebut dengan hati-hati, kami juga akan tetap fokus pada aspek non-verbal," imbuh dia.

Ilustrasi pelecehan seksual Foto: Shutterstock

Pelecehan daring mengancam kelompok perempuan muda, orang dewasa lesbian, gay, atau biseksual secara tidak proporsional.

Pew Research Center mencatat, 33 persen wanita di bawah 35 tahun pernah dilecehkan secara seksual di dunia maya. Sementara itu, 11 persen pria pernah mengalami perlakuan serupa.

Sekitar 7 dari 10 orang dewasa lesbian, gay atau biseksual juga pernah menghadapi pelecehan daring.

"Sangat penting bahwa kami berkomitmen untuk lebih memahami dan menangani hubungan antara kebencian terhadap wanita secara online dan radikalisasi terhadap kekerasan," ujar seorang pejabat pemerintah, dikutip dari Reuters.

Kontroversi

Ilustrasi jebakan media sosial. Foto: Hernan E. Schmidt/Shutterstock

Kampanye Harris untuk mengekang kekerasan daring memiliki sejarah yang kontroversial.

Harris adalah co-sponsor dari FOSTA-SESTA, yakni sebuah undang-undang yang menjerat perusahaan teknologi dalam tuntutan hukum bila secara sadar membiarkan perdagangan seks di situs mereka.

Oposisi mengatakan, tindakan itu justru mencelakakan pekerja seks.

Harris kembali menggaungkan kampanyenya selama menjadi jaksa agung California. Saat itu, dia menangani kasus operator situs eksploitasi daring.

Ketika menjabat sebagai senator, Harris juga berjanji akan membuat penyebaran gambar terlarang tanpa persetujuan menjadi ilegal.

Kendati demikian, AS masih belum memiliki undang-undang federal yang melarang aktivitas tersebut.

Ilustrasi Perempuan Bermain Media Sosial Foto: Dok. Shutterstock

Pemerintahan Biden mulai menjabat dengan membawa harapan tinggi dalam mengembangkan protokol penanganan kebencian dan kekerasan di dunia maya.

Publik AS turut melayangkan kritik yang konsisten terhadap perusahaan media sosial. Namun, Gedung Putih tidak mengantarkan banyak perubahan dalam area itu.

Inisiatif media sosial paling terkenal dari pemerintah hingga saat ini bahkan telah dibubarkan usai menghadapi rentetan serangan.

Dewan Tata Kelola Disinformasi Departemen Keamanan Dalam Negeri dibentuk untuk melawan informasi salah terkait keamanan dalam negeri.

Tetapi, kelompok konservatif menentang pernyataan itu. Mereka mengatakan, dewan tersebut bisa menyebabkan sensor kebebasan berekspresi di dunia maya.