Australia Akan Batasi Usia Anak Pakai Medsos: Ingin Mereka Main di Lapangan

Ilustrasi anak bermain media sosial. Foto: Thanaphat Somwangsakul/Shutterstock

Australia akan melarang anak-anak berusia di bawah 16 tahun untuk menggunakan media sosial. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, berjanji akan menjauhkan anak-anak dari perangkat elektronik dan mendorong mereka melakukan aktivitas nyata.

“Undang-undang federal untuk menjauhkan anak-anak dari media sosial akan diperkenalkan tahun ini,” kata Albanese pada Selasa (10/9), seperti dikutip dari AFP.

Ia juga menyebut dampak media sosial terhadap kaum muda seperti ancaman.

Albanese mempertimbangkan syarat usia minimum bagi anak-anak untuk daftar Facebook, Instagram, dan TikTok antara 14 dan 16 tahun, namun kepastiannya belum diputuskan.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Foto: Dok. Istimewa

Keinginan pribadinya adalah memblokir pengguna akun berusia di bawah 16 tahun.

Kini uji coba verifikasi usia untuk melihat berbagai pendekatan sedang dilakukan selama beberapa bulan mendatang.

"Saya ingin melihat anak-anak menjauh dari perangkat elektronik mereka dan bermain di lapangan sepak bola, kolam renang, dan lapangan tenis," kata Albanese.

"Kami ingin mereka memiliki pengalaman nyata dengan orang-orang nyata karena kami tahu bahwa media sosial menyebabkan kerusakan sosial," ujarnya dalam wawancara dengan ABC.

"Ini adalah momok. Kami tahu bahwa ada konsekuensi kesehatan mental atas apa yang harus dihadapi banyak anak muda," tambahnya.

Ilustrasi anak bermain media sosial. Foto: charnsitr/Shutterstock

Senada dengan usulan pemerintah, pemimpin oposisi konservatif Australia, Peter Dutton, menyatakan dukungannya terkait batasan usia tersebut.

"Setiap hari penundaan membuat anak-anak muda rentan terhadap bahaya media sosial dan waktu untuk mengandalkan perusahaan teknologi untuk menegakkan batasan usia," katanya.

Namun, di sisi lain pakar media digital memperingatkan bahwa batasan usia dapat menghilangkan sarana penting untuk hubungan sosial.

Profesor di Universitas Teknologi Queensland, Daniel Angus, menyebut rencana pemerintah itu "ceroboh” lantaran muncul sebelum laporan akhir penyelidikan parlemen gabungan tentang dampak media sosial pada masyarakat Australia.

"Langkah yang terburu-buru ini merusak penyelidikan bersama dan prinsip-prinsip demokrasi yang deliberatif serta mengancam akan menimbulkan bahaya serius dengan mengecualikan kaum muda dari partisipasi yang bermakna dan sehat di dunia digital," kata Angus, yang memimpin pusat penelitian media digital universitas tersebut.